Tanjungpinang, (MetroKepri) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau menegaskan bahwa kewenangan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Penegasan ini disampaikan terkait dugaan alih fungsi bekas kios minyak A3 di kawasan perairan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, yang kini dimanfaatkan menjadi bengkel kapal sekaligus lokasi tambat ferry.
Sekretaris DKP Kepri, La Ode M. Faisal, menjelaskan pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Namun, DKP Kepri memberikan informasi mengenai alokasi ruang laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kepada pemohon.
“Cukup banyak permintaan informasi yang kami terima. Prinsipnya, setiap permintaan yang masuk wajib kami informasikan. Namun, izinnya diterbitkan oleh KKP berdasarkan kesesuaian zonanya,” jelas La Ode M. Faisal kepada media ini, Minggu (15/11/2026).
Meski demikian, La Ode belum memberikan penjelasan lebih lanjut ketika dikonfirmasi mengenai ada atau tidaknya permohonan informasi alokasi ruang laut untuk pemanfaatan kawasan bekas kios minyak A3 tersebut, khususnya terkait perubahan fungsi menjadi bengkel kapal dan lokasi tambat ferry di perairan Kampung Bugis.
Diberitakan sebelumnya, pihak Kecamatan Tanjungpinang Kota mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait aktivitas usaha di lokasi tersebut.
Camat Tanjungpinang Kota, Iwan, menegaskan pihak kecamatan sejauh ini tidak pernah menerbitkan rekomendasi terkait aktivitas bengkel maupun tambat kapal ferry di lokasi bekas kios minyak A3 yang berada di sekitar perairan Kampung Bugis.
“Sepengetahuan saya, kecamatan enggak pernah keluarkan rekom dengan aktivitas tersebut,” ujar Iwan, Jumat (13/11/2026).
Namun, ketika ditanya apakah pihak pengusaha atau perusahaan pengelola pernah menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan fungsi bangunan dan aktivitas tambat kapal kepada pihak kecamatan, Iwan belum memberikan penjelasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang, Boby Wira Satria, menyebutkan bahwa pengurusan perizinan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sedangkan untuk pengawasan aktivitas kepelabuhanan dan tambat kapal, menurutnya, berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Pengawasan KSOP,” ucap Boby singkat. (*)
Penulis: Alpian Tanjung
