Tanjungpinang, (MK) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, mencatat perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepri tahun 2015 sebesar 70,26 dari skala 0 sampai 100.
“Angka ini, naik 1,87 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebesar 68,39,” ucap Kepala BPS Provinsi Kepri, Panusunan Siregar, Rabu (3/8).
Meski mengalami peningkatan, kata dia, tingkat demokrasi Provinsi Kepulauan Riau secara umum masih dalam kategori sedang.
“Perubahan IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 73,61; 2010 sebesar 62,89, 2011 sebesar 70,78, 2012 sebesar 65,61, 2013 sebesar 66,50, 2014 sebesar 68,39 dan 2015 sebesar 70,26),” ujarnya.
Panusunan mengutarakan, fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
“Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variable yakni peran birokrasi pemerintah daerah,” katanya.
Hal itu, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Selain itu, perubahan IDI dari 2014 – 2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil turun 2,31 poin (dari 82,47 menjadi 80,16), hak – hak politik naik 6,66 poin (dari 58,35 menjadi 65,01), sedangkan lembaga demokrasi turun 0,48 poin (dari 66,61 menjadi 66,13).
Perlu menjadi perhatian, bahwa kenaikan indeks pada aspek hak – hak politik lebih disebabkan oleh semakin berkurangnya penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara – cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor – kantor pemerintah.
Sementara, perkembangan indeks variabel IDI 2015 terdapat 7 (tujuh) variabel yang mengalami peningkatan indeks dan 3 (tiga) variabel mengalami penurunan, sedangkan satu variabel nilainya sama dengan tahun 2014.
Variabel pemilu yang bebas dan adil memiliki nilai indeks yang sama disebabkan variabel tersebut merupakan variabel yang mengukur penyelenggaraan pemilu legislatif 2014, sehingga data untuk tahun 2015 sama dengan data di tahun 2014.
Data pada variabel tersebut dikumpulkan lima tahun sekali, yaitu pada saat diselenggarakan pemilu legislatif. Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, dua diantaranya meningkat cukup berarti. Kenaikan terbesar pada indeks variabel peran partai politik. (ALPIAN TANJUNG)
