Tanjungpinang, (MK) – Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPK mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih berhati – hati dalam menjalan kegiatan, terlebih lagi pada tahap perencanaan.
“Korupsi bisa terencana ketika proses penganggaran dimulai,” ucap Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPK pada rapat pendampingan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Drs. Riono, M.Si di ruang rapat Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (16/6/2017).
Tim KPK yang menghadirkan Agung Kusnandar dan Ruspian tersebut menegaskan perlu teknologi informasi untuk menutup celah korupsi. Ruspian memaparkan, bahwa pada tahap perencaanan sering terjadi anggaran yang sudah diperhitungkan untuk dikorupsi dan di beberapa daerah di Indonesia anggota DPRD juga turut bermain dengan menitip anggaran di dinas – dinas.
“Bahkan tanpa ada pembahasan pada Musrenbang, tiba – tiba ada kegiatan. Hal ini sudah menjadi perhatian KPK,” ujar Ruspian.
Dikesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinag, Riono mengatakan ada beberapa rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2017 yaitu pengolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pendapatan, perizinan, manajemen SDM, pengeloaan asset, serta pengawasan dan pengendalian.
Namun menurut Arfian, kegiatan tersebut juga banyak celah untuk korupsi. Untuk itu ia mengingatkan Pemerintah Kota Tanjungpinang segera melakukan perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran e-planing terintegrasi dengan e-bugeting seperti daerah lain di Indonesia, sehingga celah korupsi bisa ditutup.
Menanggapi hal itu Riono berjanji akan segera mungkin untuk melaksanakan integrasi tersebut melalui tekonologi informasi di bawah Dinas Komifo serta mempersiapkan SDM yang menguasai teknologi. (Red/ Humas)
