Cegah Korupsi, KPK Adakan Rapat Bersama Pemkab Bintan

by -130 views
by
Bupati Bintan Apri Sujadi Saat Rapat Bersama KPK
Bupati Bintan Apri Sujadi Saat Rapat Bersama KPK
Bupati Bintan Apri Sujadi Saat Rapat Bersama KPK
Bupati Bintan Apri Sujadi Saat Rapat Bersama KPK

Bintan, (MK) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah dua menggelar rapat kordinasi rencana aksi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan di ruang rapat III Kantor Bupati Bintan, Jumat (16/6/2017).

Rapat itu juga dipimpin oleh Bupati Bintan Apri Sujadi, S. Sos dan turut hadir Wakil Bupati Bintan Drs. Dalmasri Syam, MM, Plt. Sekda Bintan Adi Prihantara serta seluruh OPD Kabupaten Bintan.

Dalam pertemuan itu, Kepala Satgas Koordinasi Wilayah Dua, Agung menyampaikan kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi bersama seluruh kepala daerah di Propinsi Kepulauan Riau yang dilakukan di Kantor Gubernur Kepri beberapa waktu lalu.

“Komitmen KPK ingin melakukan fungsi koordinasi supervise terkait pencegahan korupsi, ada beberapa point penting yang menjadi pembahasan. Antara lain menyangkut masalah penggunaan sistem e – Planning dan sistem penganggaran yang sudah harus menggunakan aplikasi elektronik,” papar Agung.

Dia mengutarakan, KPK juga terus mendorong daerah untuk membangun sistem penganggaran secara elektronik (e-Budgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik dan pelayanan terpadu satu pintu (Paten).

“Apabila seluruh poin itu telah dapat dibangun dan dilaksanakan secara baik, maka akan bisa mengoptimalkan sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Agung

Dikesempatan itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengucapkan terimakasih kepada KPK yang telah datang melakukan rapat terkait pencegahan korupsi di Kabupaten Bintan.

“Point-point yang telah dijabarkan, sebisa mungkin akan dilakukan pada tahun 2017 ini,” ucap Apri.

Dia mengemukakan, Pemerintah Kabupaten Bintan akan terus berkordinasi dengan KPK dalam upaya membangun sistem e-goverment agar segala bentuk perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan secara baik dan transparan.

“Pemda juga tidak akan segan – segan meminta bantuan dan bimbingan, sehingga didalam penyusunan anggaran dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi untuk disalahgunakan,” katanya. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.