Sumali Pimpin Pansus Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012

by -68 views
Suasana Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam
Suasana Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam

Batam, (MetroKepri) – DPRD Kota Batam membentuk panitia khusus (pansus) Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam.

Pembentukan pansus itu, usai mendengarkan jawaban Wali Kota Batam yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (7/4/2022).

Dalam usulan, terdapat 15 nama perwakilan dari 9 fraksi di DPRD Kota Batam. Hasil rapat, diputuskan Sumali dari Fraksi Demokrat dan PSI sebagai Ketua Pansus dan Muhammad Safei dari Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut baik pembentukan Pansus Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam. Hal itu disampaikan Amsakar usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Batam.

Amsakar berharap, dengan terbentuknya pansus perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam dapat segera dibahas.

“Perubahan Perda ini untuk meningkatkan kemandirian Puskesmas. Perda ini penting kita ajukan. Perda ini hadir akan ada keseragaman perlakuan dan tarif,” katanya.

Dengan aturan baru ini nantinya, diharapkan tidak ada standar yang berbeda di seluruh Puskesmas yang ada di Batam.

Sebelumnya, beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan perubahan Perda dimaksud antara lain dikarenakan semakin majunya perkembangan dunia kesehatan.

Hal itu, kata Amsakar, berimplikasi terhadap jenis pelayanan kesehatan yang ada saat ini dan jenis pelayanan kesehatan tersebut belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012.

“Pemerintah Kota Batam menilai perkembangan dunia kesehatan sebagai potensi yang dapat dimaksimalkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector retribusi di bidang Pelayanan Kesehatan,” ujarnya.

Pertimbangan berikutnya, dikarenakan saat ini ada tiga Puskesmas di Kota Batam yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pendapatan BLUD perlu dirumuskan norma/ pengaturan di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2012.

Hal ini menjadi penting agar fleksibilitas pelayanan kesehatan Puskesmas yang telah menerapkan pola pelayanan BLUD di Kota Batam dapat tercapai.

“Pengaturan pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, kemanfaatan, keadilan, partisipatif, keamanan, dan keselamatan pasien. Dan diselenggarakan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” jelas Amsakar.

Pelayanan kesehatan, lanjutnya, dibuat untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai standar yang ditetapkan sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pengelola Puskesmas dapat terlindungi dengan baik. (Rosjihan Halid)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.