Tanjungpinang, (MK) – Ketua DPD Angkatan Muda Thareqat Islam (AMTI) Provinsi Kepulauan Riau, Baharuddin Rahman mengecam statement Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) T. S. Arif Fadillah terkait membandingkan pejabat Kabupaten Karimun lebih unggul dari pejabat di luar Karimun.
“Sebagaimana dikutip dari lendoot.com Kamis (9/3/2017) diacara Korpri Kabupaten Karimun. Dalam sambutannya Arif Fadillah menyatakan bahwa ‘SDM pejabat Pemkab Karimun lebih unggul dari pejabat di Provinsi Kepri’ kemudian diteruskan dengan pernyataan ‘Saya sering ungkapkan, kalau SDM kita (Kabupaten Karimun) memang lebih unggul, tapi giliran orang Karimun jadi, sibuk semua,” kata baharuddin mengulangi statement Arif Fadillah.
Atas statement tersebut, Baharudin mengecam Sekdaprov Kepri berbicara seperti itu. Apa indikator yang Sekdaprov gunakan dalam melakukan penilaian seperti itu.
“Kalau bicara tingkat pendidikan S2/ S3 sebagai indikatornya, saya rasa tidak cukup hal itu sebagai jaminan atau acuan kwalitas seorang pejabat dapat dinilai, apalagi sampai melakukan perbandingan dengan pejabat lainnya,” papar Baharuddin.
Masih kata dia, Arif Fadillah seharusnya sadar bahwa dirinya sebagai pejabat Provinsi Kepulauan Riau saat ini atau orang nomor 1 dalam OPD di Kepri ini.
“Ini Provinsi Kepri, dimana ada tujuh kabupaten kota didalamnya. Jadi hati – hatilah dalam mengeluarkan statement, jangan asal bunyi tanpa ada indikator penilaian yang jelas,” ujarnya.
Dia mengemukakan, jika ingin memotivasi pejabat di lingkungan Pemprov Kepri maupun di wilayah kabupaten kota yang ada di Kepri, tidak perlu membanding – bandingkan karena bisa menimbulkan multi persepsi dan sentimen kedaerahan.
Oleh karena itu, DPD AMTI Provinsi Kepulauan Riau meminta Sekdaprov Kepri segera mengklarifikasi statementnya. Jika benar itu dikatakan, maka Sekdaprov harus punya alasan bahkan data valid sehingga bisa membanding – bandingkan seperti itu.
“Jangan bicara tingkat pendidikanlah sebagai indikatornya, apakah semua pejabat yang mengambil S2 dan S3 ada jaminan punya kualitas yang baik dibandingkan yang cuma S1 dalam mengelola tata pemerintahan. Kita juga perhatikan kok, bagaimana Provinsi Kepri hari ini semenjak Arif Fadillah jadi Sekdaprov, diduga banyak yang gak ‘beres’ dalam penataan administrasi pemerintahan. Salah satunya yang paling nyata itu soal pelantikan pejabat OPD Kepri yang sempat menimbulkan banyak masalah dan berujung pada hak interpelasi DPRD Kepri,” katanya. (NOVENDRA)
