Natuna, (MK) – Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna menggelar acara bimbingan teknis sosialilasi tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diadakan di Gedung Sri Serindit, Rabu (29/11).
Bimtek ini juga dalam rangka peningkatan dan memberikan pemahaman dan wawasan kepada para peserta bimtek.
Kabid Akutansi Keuangan Daerah Muhannamar yang mewakili Kepala BPKPAD Natuna menyampaikan sosialisasi ini dilakukan untuk memperbaiki tata cara pembayaran keuangan oleh bendahara.
“Sebab, selama ini masih banyak kekurangan, sehingga harus diperbaiki lagi agar tidak terjerat hukum,” papar Muhannamar.
Masih kata dia, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan bendahara, PPK dan PPTK dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang. Acara ini berlangsung selama dua hari dengan narasumber, Edy Wardana dari Bank Riau Pusat dan dari BPKPAD Natuna.
Sebelumnya, Bupati Natuna Hamid Rizal membuka secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis tersebut. Dikesempatan itu, Bupati Natuna Hamid Rizal juga berpesan agar hati – hati dalam mengambil kebijakan, semua harus berlandaskan hukum, paling tidak Perbub.
“Proses pengelolaan anggaran daerah memiliki konsekuensi tinggi terhadap pelanggaran hukum dan penyalahan kewenangan,” ujarnya.
Menyadari peraturan perundang – undangan selalu berubah – ubah, Hamid mengingatkan selalu tanggap dan dengan adanya aturan yang baru sehingga tidak menjadi polemik kedepan. Untuk mendukung ini semua, harus didukung secara profesional kepada semua OPD dan instansi.
“KPK bisa datang kapan saja dan kita sudah mengikat kerja sama dengan KPK. Kapanpun, mereka bisa mengawasi kita. Ikuti prosedur administasi secara hati – hati, baik itu sekecil apapun kita harus berhati – hati dalam mengelola keuangan,” ucap Hamid.
Hamid juga berpesan agar disetiap OPD dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan peraturan perundang undangan, kadangkala kebijakan itu salah dan dianggap melanggar hukum.
“Selalu melihat perubahan peraturan keuangan negara, di jaman sekarang sudah bisa dilihat melalui internet,” katanya.
Dia mengutarakan, peserta harus bersungguh sungguh dalam pengelolaan keuangan disetiap instansi, sehingga kedepan tercipta pembangunan yang lebih baik lagi.
“Kita diawasi KPK, jadi jangan ada penyimpangan – penyimpangan. Untuk itu, kita buat pemerintahan yang bisa dipercaya oleh publik dan bersih, organisasi perangkat daerah agar mengelola keuangan daerah dengan baik, untuk selalu bekerja dengan pedoman sesuai peraturan yang berlaku guna mewujudkan pembangunan yang bermutu, terbuka dan berwibawa,” ujarnya.
Pada acara itu, turut hadir Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi, OPD, Pimpinan Bank Riau Kepri serta peserta kegiatan soaialilsasi. (MANALU)
