Tanjungpinang, (MK) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan, ruang laut di Kota Tanjungpinang dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).
“Tetapi, ruang laut tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP) Eddiwan, Senin (25/1).
Selain itu, kata dia, perairan di Tanjungpinang juga tidak tertata dengan baik.
“Hal ini salah satu penyebab rancangan tata ruang perairan belum disetujui DPRD Kepri,” ucapnya.
Kondisi saat ini, kata dia, semrawut dan belum tertata dengan baik sehingga belum membuahkan hasil yang maksimal untuk pendapatan daerah.
“Penataan perairan di Tanjungpinang, sebaiknya dibangun banyak pelabuhan resmi. Pelabuhan itu sebagai tempat parkir kapal, dan bongkar muat barang,” paparnya.
Menurut dia, saat ini banyak kapal – kapal yang berukuran cukup besar parkir di tengah laut. Kondisi ini dapat dilihat di perairan antara Pelantar II dengan Kampung Bugis.
“Kapal yang parkir di tengah laut dapat menghambat lalu lintas perairan. Selain itu, kapal tersebut juga tidak menghasilkan pendapatan bagi daerah,” kata Eddiwan.
Dia mengutarakan, bongkar muat barang di tengah laut juga harus dihentikan. Bongkar muat barang harus dalam pengawasan petugas dari institusi yang berwenang di pelabuhan resmi.
“Kebijakan itu harus dilakukan untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan. Tanjungpinang harus memiliki banyak pelabuhan yang dikelola badan usaha milik pemerintah,” ucapnya.
Dia menyampaikan, pelabuhan itu penting untuk meningkatkan usaha masyarakat, pengawasan, dan pendapatan daerah.
“Pelabuhan dapat dikelola oleh Pelindo. Namun selama ini, Pelindo juga tidak maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat,” paparnya.
BUMD Tanjungpinang, kata dia, diharapkan dapat mengelola pelabuhan tersebut. Ini peluang usaha bagi pemerintah yang menguntungkan bagi daerah. (ALPIAN TANJUNG)
