Tanjungpinang, (MetroKepri) – Setelah melalui proses perjuangan panjang, akhirnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara sah dan meyakinkan telah mampu melewati tahapan dalam mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen dalam pengelolaan minyak bumi dan gas di Kepulauan Riau.
Pelaksanaan PI 10% merupakan keberpihakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tujuan PI 10% ini adalah meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan migas.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyatakan minat ikut dalam pengelolaan Migas.
Hal ini juga dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Confidential Agreement (CA) oleh H. Huzrin Hood SH,MH selaku Dirut PT. Pembangunan Kepri NWN, BUMD milik Kepri yang bergerak di bidang Migas di Kantor Santos Northwest Natuna B.V di bilangan Ratu Plaza, Jakarta, Kamis (21/02/2019.
Penandatanganan CA itu juga sebagai tanda dimulainya proses due diligence (uji tuntas) dan akses data dalam mendapatkan Participating Interest 10% tersebut.
“Kami bersyukur pada Allah SWT karena Kepri diberi amanah mengelola kekayaan alamnya sendiri. Ini semua berkat doa dan harapan masyarakat Kepri,” ucap Huzrin.
Hadir menyaksikan proses penandatanganan CA tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Jamhur Ismail MM dan Konsultan Migas Kepri Ir. Fachrizal dan Buana F Februari SE,SH,MM.
Dengan telah ditandatanganinya dokumen CA tersebut, maka tinggal menunggu rekomendasi dari SKK Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan prosesnya memakan waktu paling lama 3 bulan.
“Sudah tercapai target di PI Migas 10%. Tugas saya yang masih belum tuntas di labuh jangkar dan kewenangan Kepri di laut 0 – 12 Mil, semua untuk PAD dan kesejahteraan masyarakat Kepri sesuai arahan Gubernur,” kata Jamhur. (Red/ Ffb)
