Tanjungpinang, (MK) – Fraksi Hanura DPRD Kota Tanjungpinang meminta PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang untuk menghentikan kegaduhan yang terjadi akibat rencana kenaikkan tariff pass pelabuhan.
“Saya mengharapkan Pelindo melihat beberapa asas. Asas pemerintahan dan bisnis. Saya melihat, kali ini Pelindo menaikkan tariff dari Rp13.000 menjadi Rp60.000. Namun, ada perubahan menjadi Rp50.000,” papar Fengky Fesinto SH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (28/2/2017).
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat Tanjungpinang merasa tergoncang. Kenaikkan tariff tersebut diharapkan mengikuti pelayanan. Saat sidak kemarin, ternyata belum siap.
“Pelindo belum bisa memberikan pelayanan maksimal. Saya tidak akan keberatan kalau pelayanannya yang maksimal. Sehingga, dengan itu masyarakat menjadi gaduh. Kami Fraksi Hanura meminta Pelindo untuk menghentikan kegaduhan ini,” ujar Fengky.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Tanjungpinang, Petrus Sitohang menyampaikan, bahwa Komisi II sudah melakukan kunjungan ke Kementerian Perhubungan.
“Dalam hal ini, Pelindo juga melakukan etikat baiknya untuk menunda kenaikkan tariff tersebut. Kita sebaiknya feir. Saya hanya ingin, sebagian dari Rp50.000 itu adalah untuk daerah,” ucapnya.
Dia mengemukakan, dalam hal ini BUMD Tanjungpinang tidak melakukan pelayanan, tetapi BUMD selaku perpanjangan tangan pemerintah, berhak mengutip itu.
Dikesempatan itu, GM Pelindo I Cabang Tanjungpinang, Wayan mengatakan, Pelindo menggunakan dana internal. Terkait dana yang kami pungut dari masyarajat ini digunakan untuk pembangunan pelabuhan – pelabuhan.
“Kami juga akan membangunan pelabuhan SBP itu menjadi pelabuhan bertaraf internasional,” katanya. (ALPIAN TANJUNG)
