Tanjungpinang, (MK) – Seluruh Fraksi di DPRD Kepri sepakat melanjutkan pembahasan Ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan ketenagalistrikan. Dengan begitu, dalam beberapa bulan kedepan, Kepri akan memiliki perda bantuan hukum dan ketenagalistrikan.
Fraksi PDIP dalam pandangannya yang dibacakan jurubicara Fraksi Weni Pustoko menyampaikan bahwa masyarakat tidak mampu akan mendapatkan akses hukum yang baik. Juga demikian dengan Perda Kelistrikan.
“Saat ini terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan demand listrik. Dengan adanya perda ini, maka akan ada solusi masalah kelistrikan di Kepri,” papar Weni dalam sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi, Selasa (25/4/2017).
Begitupula dengan Fraksi Golkar, melalui juru bicara fraksi Taba Iskandar mengatakan, Golkar mendukung penuh Perda ini hadir di masyarakat. Sebab, aspek keadilan itu harus dapat dirasakan tidak hanya masyarakat atas, namun juga oleh masyarakat miskin.
“Perda ini merupakan kelanjutan dari visi kemanusiaan,” kata Taba.
Demikian juga dengan kelistrikan. Saat ini masalah kelistrikan sudah menjadi isu daerah.
“Atas dasar itu, kami mendukung penuh pembahasan dua ranperda itu,” ucap Taba.
Segendang sepenarian, Fraksi Demokrat juga sepakat dengan kelahiran dua Perda ini. Menurut juru bicaranya, Joko Nugroho menyampaikan, Perda ini merupakan jawaban dari masalah – masalah hukum dan listrik. Khusus untuk kelistrikan, Demokrat berharap pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan aturan dan tidak berubah saat ditekan.
Begitu juga pandangan fraksi – fraksi lainnya, melalui juru bicaranya seperti Fraksi Hanura Plus Sahmadin Sinaga, fraksi PKS – PPP juru bicaranya Irwansyah dan Fraksi PKB – PAN dengan juru bicaranya Sirajudin Nur.
Selanjutnya, DPRD Kepri akan mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi – fraksi di DPRD. (Red/Pet)
