Natuna, (MK) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dibuat oleh masing – masing desa.
“Saya disini masuk mulai tahun 2015. Untuk pelaporan pertangggungjawaban dari pelaksanaan APBDes, baik dari DD maupun ADD yang buat adalah desa itu sendiri,” papar Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Natuna, M. Fadhli saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (17/1/2018) siang.
Dia mengutarakan, desa sekarang mandiri dengan membuat APBDes sendiri, SPJ sendiri bahkan sampai laporan pertanggungjawabannya.
“Fungsi kami adalah memberikan panduan berupa Perbup, Sistem Keuangan Desa (Siskudes). Jadi kami tidak langsung berkecimpung dan kami hanya menunggu laporannya,” ujar Fadhli.
Dia mengaku, bendahara yang ada di 70 desa sudah mandiri semua dan Sekdes yang ada di 70 desa juga sudah menyusun perencanaan sendiri. Jadi yang menyusun laporan itu adalah desa.
“Boleh dicek kalau desa sudah mandiri, saya pastikan staf saya tidak ada mengerjakan laporan – laporan itu. Nanti saya undang saudara, kira – kira desa mana secara acak untuk dibuat SPJ dan laporannya. Kita panggil bendahara yang tugasnya menata usahakan keuangan desa dan sekdes yang tugasnya membuat laporan – laporan,” ucapnya.
Fadhli menekankan, intinya desa sudah mampu membuat laporan sendiri dimana urusan DPMD adalah administrasi. Urusan keuangan ke BPKPAD dan kalau ada penyelewengan pelaksanaan APBDes akan turun inspektorat dan BPK.
Secara teknis, kades tidak mampu membuat laporan, tapi yang buat sekdes dan ditandatangani oleh kades sebagai penanggungjawab. Ibarat bupati dan sekda, sekda yang tahu administrasi.
“Tidak semua kesalahan yang ada di lapangan akibat kesalahan kami. Fungsi kami sebagai regulasi apabila tidak bisa ditangani oleh camat sebagai pengawas dan pembinaan,” katanya. (MANALU)
