Tanjungpinang, (MK) – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengakui anggara APBD saat ini masih belum cukup untuk menunjang pembangunan di Kota Tanjungpinang.
“Kita masih bergantung dengan pusat guna keberlanjutan pembangunan di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, kepada instrument SKPD agar benar – benar belajar bagaimana mekanisme dalam hal mendapatkan dana dari pusat,” ucap Lis pada acara pemaparan mengenai pendanaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Aula Lanbyai 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (31/3).
Lis menggatakan, dengan kehadiran Dirut Fasilitas dana perimbangan dan pinjaman daerah Kemendagri ke Pemko Tanjungpinang, bisa memberikan motivasi dan memberi masukkan, saran dalam menyusun proposal pinjaman, tata cara, serta komunikasi yang harus dijalin bersama pemerintah pusat.
“Selain itu, diperlukan beberapa pendekatan, kreatifitas dan membangun komunikasi yang baik dengan kementrian, dan follow up secara terus menerus agar mendapatkan alokasi dana,” papar Lis.
Acara ini, kata Lis, jangan hanya didengar dan dilihat saja tapi jadikan pelajaran, sehingga tahu kelebihan dan kekurangan yang ada.
“Mudah – mudahan, melalui paparan ini kita benar – benar paham bagaimana cara mendapatkan alokasi dana dari pusat, guna menunjang pembangunan di Kota Tanjungpinang,” ujarnya.
Sementara, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Elvius Dailami memaparkan bagaimana prosedur mendapatkan dana alokasi dari pusat.
“Selama ini, setiap daerah penghasil migas, APBD – nya berharap pada DAU, DAK, dan DBH. Ketika harga minyak dunia turun, maka pembagian tersebut tentunya tidak seperti yang diharapkan,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemda harus benar – benar bisa mendapatkan anggaran dari pusat, salah satunya dengan mengajukan proposal ke pemerintah pusat.
“Dalam pengajuan dana alokasi pusat, tentunya penyusunan proposal perlu memperhatikan tata cara yang ada, dengan begitu, proposal tersebut dapat diterima. Namun, pemda bukan sekedar mengajukan proposal saja, tetapi setelah itu harus di follow up trusss dengan pemerintah pusat, supaya ada komunikasi lanjutan,” katanya.
Usai memberikan paparan, acara dilanjutkan dengan dialong. Kepala SKPD tak mau ketinggalan untuk bertanya langsung kepada pemateri. (ALPIAN TANJUNG)
