Tanjungpinang, (MK) – Wali Kota Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RABPD Kota Tanjungpinang tahun 2016 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Jumat (4/12) sekitar pukul 15.00 WIB.
Dalam paripurna itu, Lis memaparkan, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang – kurangnya 20 persen, alokasi anggaran di bidang kesehatan sebesar 12,56 persen, alokasi anggaran dibidang pekerjaan umum sebesar 8,8 persen.
“Dibidang penataan ruang sebesar 5,6 persen, alokasi anggaran dibidang perencanaan pembangunan sebesar 2,80 persen, dibidang perhubungan sebesar 2,11 persen, dibidang lingkungan hidup alokasi anggaran sebesar 4,58 persen, dibidang kependudukan dan catatan sipil alokasi anggaran sebesar 0,51 persen,” ujar Lis.
Selanjutnya, alokasi anggaran pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar 0,82 persen, dibidang ketenagakerjaan sebesar 1,45 persen, alokasi anggaran dibidang koperasi dan usaha kecil menengah sebesar 0,14 persen, di bidang pemuda dan olahraga 3,54 persen, belanja dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar 2,75 persen, urusan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, dan kepegawaian sebesar 26,92 persen, bidang perpustakaan dialokasikan sebesar 0,64 persen, dibidang kepariwisataan sebesar 0,91 persen, bidang perdagangan alokasi belanja sebesar 0,80 persen, dibidang kelautan dan perikanan alokasi anggaran sebesar 1,44 persen.
“Untuk rincian anggaran tahun 2016 adalah target pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar Rp110.960.000.000, dana perimbangan dialokasikan sebesar Rp701.737.000.000, dan yang terakhir yaitu lain – lain pendapatan daerah yang sah dengan alokasi sebesar Rp191.740.000.000,” papar Lis.
Sedangkan, kata Lis, belanja tidak langsung tahun 2016 yakni anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp452.384.996.977 dan alokasi belanja langsung sebesar Rp562.065.733.000.
Diakhir pembacaan nota keuangan RAPBD Tahun 2016 tersebut, Lis berharap, agar dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama badan anggaran dan SKPD terkait. (LIYANA)
