Tanjungpinang, (MK) – Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) Kepri, melakukan workshop bersama insan pers dalam rangka untuk membangun komunikasi secara intens kepada insan pers khususnya yang ada di Tanjungpinang Provinsi Kepri.
Workshop yang mengangkat tema “Peran Media Dalam Publikasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepri” ini juga bertujuan membangun komunikasi secara intens kepada insan pers.
“Dengan harapan, media memiliki kontribusi di dalam memberitakan informasi tentang P2KP sebagai kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang telah berakhir,” kata Team Leader Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Kepri, Joni Hardi di salah satu hotel di Tanjungpinang, Rabu (5/8).
Dikatakan Joni, di bawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, P2KP berkomitmen mendukung kebijakan penanganan pemukiman di perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan dengan penetapan target RPJMN bidang cipta karya 2015 – 2019 menuju 100 persen – 0 persen – 100 persen.
“Artinya, target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak,” ujar Joni.
Target tersebut, menurut dia merupakan aktualisasi visi cipta karya guna mewujudkan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan untuk lima tahun kedepan yang tentunya akan tercapai dengan kontribusi dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat serta stakeholders di daerah.
Hal itu diatur dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, pada hakikatnya merupakan visi yang perlu diupayakan dan dijaga bersama.
Sementara, Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Satker P2KP Kepri, Danli Tinisela sebagai narasumber menyampaikan, berdirinya P2KP memiliki tujuan antara lain, melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sehat dan produktif. Termasuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dapat mendukung tercapainya target 100 – 0 – 100.
“Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh dan pencapaian target 100 – 0 – 100 tersebut, serta meningkatkan kapasitas dan peran pemerintah daerah untuk menjalin kolaborasi dengan stakeholders di wilayahnya,” kata Danli.
Dengan harapan, pemerintah daerah, swasta, BUMN, LSM, perguruan tinggi dan kelompok peduli lain memahami program yang ada di P2KP.
“Kami berharap adanya kolaborasi dan sinergi P2KP dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Terus P2KP menginginkan adanya inisiasi kemitraan dengan pemerintah daerah, swasta, BUMN, LSM, perguruan tinggi, asosiasi usaha, masyarakat dan kelompok peduli lainnya,” ucapnya. (AFRIZAL)