Pemprov Kepri Hanya Terima DBH Rp17 Miliar

by -250 views
Kepala Bapeda Kepri, Naharuddin
Kepala Bapeda Kepri, Naharuddin
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MK) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam kondisi rumit. Pasalnya, anggaran tahun ini kembali mengalami defisit akibat pengurangan dana bagi hasil (DBH).

“Berdasarkan peraturan presiden, Provinsi Kepri hanya menerima dana bagi hasil sebesar Rp17 miliar,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kepri, Naharuddin usai menghadiri rapat paripurna persetujuan Ranperda APBD 2016 di Kantor DPRD Kepri, Kamis (7/1).

Menurut dia, ini penurunan yang luar biasa. Provinsi Kepri dalam kondisi gawat, dengan keuangan yang jauh berkurang.

“Peraturan presiden yang mengatur dana bagi hasil diterima Pemerintah Kepri akhir Desember 2015. Sementara, Pemerintah Kepri menargetkan tahun ini mendapat dana bagi hasil sebesar Rp400 miliar,” paparnya.

Dia mengutarakan, mekanisme perhitungan dana bagi hasil sudah terjadwal, sebagai penerimaan daerah, mengacu pada tahun sebelumnya.

“Namun peraturan presiden menegaskan dana bagi hasil untuk Kepri hanya Rp17 miliar. Akibatnya, banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,” katanya.

Dia mengutarakan, penurunan dana bagi hasil yang terlalu tinggi menyebabkan pembangunan Kepri terhambat.

“Penghitungan dan penetapan dana bagi hasil merupakan wewenang pemerintah pusat. Penghitungan dipengaruhi produksi migas, harga dan nilai tukar dolar Amerika. Namun sampai sekarang Pemerintah Kepri belum mengetahui berapa migas yang diproduksi dan harganya. Ini tiga factor penting yang mempengaruhi,” ucap Naharuddin.

Masih kata Naharuddin, Kepri merupakan wilayah penghasil migas. Berdasarkan peraturan presiden, pola pembagian untuk minyak sebesar 15 persen dari produksi, dengan rincian 6 persen untuk kabupaten penghasil yakni Anambas dan Natuna, 6 persen pemerataan kabupaten dan kota, dan 3 persen untuk dikelola Pemerintah Kepri.

“Sementara pembagian gas sebesar 30 persen kembali ke daerah, dengan rincian 12 persen untuk Natuna dan Anambas, 12 persen pemerataan kabupaten dan kota dan 6 persen untuk provinsi,” ujarnya.

Menurut dia, ini penurunan yang sangat luar biasa, sehingga mendorong Pemerintah Kepri untuk mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada pemerintah pusat.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan meminta pejabat Kemenkeu untuk menjelaskan permasalahan ini,” ucapnya. (ALPIAN TANJUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.