Tanjungpinang, (MetroKepri) – Reses masa sidang 1 tahun 2019, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni (YPW) prioritaskan kepentingan masyarakat Tanjungpinang.
Hal tersebut dikatakan oleh YPW saat melaksanakan reses di Kelurahan Batu IX yang dihadiri oleh perwakilan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat dilingkup Kelurahan Batu IX dan Pinang Kencana, Selasa (17/12/2019) sore.
“Setelah saya dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, hari ini saya turun langsung untuk menjemput aspirasi masyarakat,” ujarnya kepada awak media ini di kantor Lurah Batu IX jalan Adi Sucipto km 10, Tanjungpinang.
Aspirasi atau keluhan masyarakat ini, kata YPW akan disampaikan pada saat pembahasan anggaran APBD Perubahan Kota Tanjungpinang tahun 2020.
“Karena, APBD murni 2020 diajukan oleh anggota DPRD sebelumnya, diketok dan disahkan oleh kita,” terangnya.
Yang penting, ke depannya kata YPW, apa pun yang menjadi keluhan atau aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas pada saat pembahasan anggaran nantinya.
“Mulai dari pembangunan infrastruktur sampai non infrastruktur akan kita perjuangkan demi kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Tanjungpinang,” ungkapnya.

Dalam reses tersebut, juga dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Kepeluan Riau (Kepri) Lis Darmansyah (LD) yang juga dalam masa sidang 1 tahun 2019.
Dalam resesnya, LD ingin fokus dibidang pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seharusnya menjadi prioritas di pemerintahan saat ini.
“Contoh, saat ini ibu-ibu memakai jilbab, apakah ibu tau asal jilbab yang dipakai? Hal ini yang akan kita rubah, saya ingin ada jilbab asli dari Kota Tanjungpinang,” sebutnya.
“Dengan memberikan pelatihan sebagai bentuk memperdayakan masyarakat, saya yakin hal ini akan terwujud,” tambah LD.
Selain itu, LD berharap pembangunan Kota Tanjungpinang juga dibutuhkan kerjasama yang kuat atau sejalan antara Pemko Tanjungpinang dan DPRD Kota agar apa yang diinginkan tercapai.
“Pemko dan DPDR Kota Tanjungpinang harus bersinergi demi terciptanya pembangunan di Tanjungpinang. Kalau pemerintah pasif, DPRD tidak mendukung, tidak akan nampak hasilnya,” ungkapnya.
Sementara itu, beberapa Ketua RT/RW di dua kelurahan menginginkan kedepannya apa yang menjadi keluhan masyarakat seperti perbaikan drainase yang menyebabkan tergenangnya air, lampu penerangan, air bersih, pembangunan jalan, bantuan peningkatan perekonomian rakyat dan lainnya dapat direalisasikan dalam masa 5 tahun ke depan. (*)
Penulis: Novendra
