Rogoh Kocek Dalam Demi Sebuah Kursi

by -322 views
Ilustrasi Pemilu 2024.Foto Edit Alpian
Ilustrasi Pemilu 2024.Foto Edit Alpian

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Dalam pesta demokrasi yang penuh warna, proses pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Kota Tanjungpinang tidak hanya berlomba untuk merebut suara pemilih saja. Tapi, ada hal yang menarik perhatian yaitu biaya politik yang dihabiskan oleh para Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Dalam persaingan yang semakin ketat, setiap langkah dan strategi yang diambil para caleg, membawa dampak pada kalkulasi biaya yang digelontorkan.

Dari penelusuran media ini, beberapa caleg di Kota Tanjungpinang mengeluarkan biaya untuk meraih kursi DPRD bervariasi. Mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah.

Informasi yang berhasil dihimpun, caleg Momon Faulanda Adinata, Hendra Jaya, Mulkanur, Sony Chaniago, Asep Nana Suryana dan Rika Adrian. Masing masing mengeluarkan biaya yang berbeda dan ada yang sama.

Meski mengeluarkan biaya hingga ratusan juta, ada caleg yang berhasil duduk di DPRD Kota Tanjungpinang dan ada pula yang gagal. Caleg yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Tanjungpinang pada Pileg 2019, yakni Momon Faulanda Adinata, Hendra Jaya, dan Rika Adrian. Sementara, caleg yang belum beruntung yakni Mulkanur dan Sony Chaniago.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2019-2024, diantaranya Momon Faulanda mengeluarkan biaya kurang lebih 250 juta, Hendra Jaya 200 juta, dan Rika Adrian 200 juta pada pileg sebelumnya. Sementara Mulkanur dan Sony Chaniago mengeluarkan biaya kurang lebih 100 juta.

Ilustrasi Caleg Nomor Urut 1 PPP. Foto Alpian
Ilustrasi Caleg Nomor Urut 1 PPP. Foto Alpian

Momon, yang kembali ikut berkompetisi di pileg 2024 ini memprediksi biaya politiknya tetap sama pada pileg sebelumnya.

“Di pileg 2024 ini, pengeluaran cenderung sama dari sebelumnya,” ujar Momon saat berbincang disalah satu kedai kopi di Km 9 Tanjungpinang, kemarin.

Caleg PPP Dapil Tanjungpinang 3 dengan nomor urut 1 ini merincikan biaya yang dikeluarkannya pada pileg 2019. Diantaranya biaya honor saksi saksi yang bertugas di TPS. Satu TPS itu ada dua orang saksi, dengan masing masing sebesar Rp300 ribu per orang.

Ia maju melalui Dapil 2 Tanjungpinang Timur dan di dapil ini ada sebanyak 218 TPS. Sehingga total saksi yang harus dibayar honornya sebanyak 436 saksi dengan total biaya lebih kurang Rp130.800.000.

Selain saksi, ia juga memberikan honor kepada tim koordinator, dan itu ada tiga orang, masing masing Rp250 ribu dengan total biaya Rp3.750.000.

Kemudian, biaya konsumsi pertemuan di satu kelurahan. Satu kelurahan itu ada 20 titik. Di dapilnya, ada lima kelurahan dan satu kali pertemuan itu mengeluarkan biaya lebih kurang Rp2 juta. Itu sudah termasuk uang transportasi.

“Ada 100 titik pertemuan dengan total biaya Rp200 juta,” ucap Momon.

Ia juga mengeluarkan biaya untuk reklame. Satu reklame itu Rp500 ribu untuk satu titik dan jumlahnya sebanyak 50 titik yakni Rp25 juta. Selanjutnya biaya untuk percetakan APK, seperti contoh surat suara, kalender, kartu nama dan jilbab, dengan total biaya Rp30 juta.

Semua dana yang dikeluarkan merupakan hasil dari pensiun dini yang diajukannya ke BRI. Karena ia harus berhenti sebagai pegawai BRI saat mendaftar bacaleg.

Pada Pileg 2024, ia memastikan besaran biaya yang dikeluarkannya cenderung sama dari pileg sebelumnya. Baik itu biaya honor saksi, tim koordinator dan pertemuan.

“Untuk pertemuan, jumlah kelurahan saja yang berkurang. Dari 5 menjadi 3 kelurahan saat ini. Karena jumlah kelurahan di dapil saya, hanya tiga,” katanya.

Kemudian, biaya cetak baliho untuk reklame mengalami kenaikan. Sebelumnya, Rp25 ribu per meter, sekarang Rp30 ribu per meternya. Sedangkan, terkait nomor urut 1 yang diperolehnya saat ini tidak dipungut biaya apapun oleh partai.

“Pileg sebelumnya, saya juga nomor urut 1. Jadi, sama sekali tidak ada biaya untuk nomor urut caleg,” ucapnya.

Pada Pemilu 2024, Kecamatan Tanjungpinang Timur dimekarkan menjadi dua dapil, yakni Dapil Tanjungpinang 2 meliputi Kelurahan Air Raja-Kelurahan Pinang Kencana dengan total TPS sebanyak 128. Kemudian, Dapil Tanjungpinang 3 meliputi Kelurahan Kampung Bulang-Kelurahan Melayu Kota Piring-Kelurahan Batu IX.

“Saya kembali maju melalui Dapil Tanjungpinang 3 dengan total TPS sebanyak 167,” ucapnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua DPC PPP Kota Tanjungpinang, Rony Nainggolan. Ia menegaskan penentuan nomor urut caleg di partainya tidak ada biaya yang harus disetorkan ke partai. Pemberian tersebut berdasarkan penilaian didalam internal partai.

Ia mengklaim penentuan nomor urut 1 tersebut merupakan prioritas bagi pengurus partai dan caleg incumbent. Nomor urut 1 yang diperoleh Momon Faulanda itu tidak ada biaya, karena yang bersangkutan caleg incumbent.

“Jadi, tidak ada biaya untuk nomor urut caleg itu di PPP,” ujar Rony.

Begitu juga dengan caleg incumbent di Dapil Tanjungpinang 1 yang menempati nomor urut 1.

“Sekali lagi, tidak ada biaya sama sekali untuk posisi nomor urut 1 di PPP,” ucapnya.

Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat

Ilustrasi Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem. Foto Alpian
Ilustrasi Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem. Foto Alpian

Berbeda dengan Caleg Incumbent, Hendra Jaya. Pada pileg sebelumnya, mengeluarkan biaya sedikitnya Rp200 juta. Biaya yang dikeluarkannya memang tidak sebanyak caleg lain, namun ia berhasil memperoleh suara sekitar 1.400 pada pileg 2019.

Caleg Partai Nasdem Dapil Tanjungpinang 2 (Kelurahan Air Raja-Kelurahan Pinang Kencana) dengan nomor urut 1 ini mengklaim bahwa selama menjadi wakil rakyat, selalu berbuat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga terealisasi.

Hingga saat ini, sudah 100 titik pembangunan yang diperjuangkannya di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur. Diantaranya, semenisasi jalan lingkungan warga, lampu penerangan jalan, dan drainase. Itu semua usulan masyarakat yang berhasil diperjuangkannya.

Kedepannya, Hendra Jaya juga berharap ada wakil rakyat yang terus memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di dapilnya masing-masing.

“Tugas sebagai anggota dewan, pertama membahas, kedua menganggarkan dan ketiga mengawasi,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Anggota DPRD juga pelayan masyarakat. Maka harus berbuat untuk masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan telah berbuat, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi politik uang.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menolak tawaran politik uang.

“Mengedepankan kepentingan masyarakat merupakan kunci menjaga kepercayaan masyarakat.” ujarnya.

Hal itu juga diakui oleh salah seorang warga Kampung Purwodadi Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, Azwarsyah. Hendra Jaya menepati janji janjinya di pileg 2019 lalu.

“Alhamdulillah, Pak Hendra menepati janjinya. Di pileg tahun ini, saya akan pilih beliau lagi agar pembangunan kampung kami terus diperjuangkan,” ucapnya.

Gagal, Kembali Ikut Nyaleg

Ilustrasi Caleg Nomor Urut 8 Partai Nasdem. Foto Alpian
Ilustrasi Caleg Nomor Urut 8 Partai Nasdem. Foto Alpian

Meski punya modal di pileg 2019 lalu, namun nasib belum berpihak kepada Mulkanur, salah seorang kontraktor Kota Tanjungpinang. Bahkan ia sudah berulang kali menghadapi kegagalan dalam pesta demokrasi sebelumnya.

Mulkanur, tetap tak kenal lelah dan kembali memasuki arena Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan semangat yang luar biasa. Perjalanan politiknya, menghadapi tantangan besar dari berbagai sisi, mulai dari persaingan sengit hingga keterbatasan dukungan finansial dan strategi.

Anggaran yang dikeluarkan Mulkanur dalam tiga kali pemilihan sebelumnya mencapai jumlah yang cukup mengesankan. Kurang lebih Rp200 juta pada Pileg 2009, puluhan juta pada Pileg 2014, dan 100 juta pada pileg 2019.

“Semua anggaran itu hasil kerja keras saya sebagai seorang kontraktor. Bukan jual asset seperti rumah dan kendaraan,” ujarnya.

Meski telah mengeluarkan banyak biaya, Mulkanur tetap membawa semangat yang sama untuk terlibat kembali dalam pileg 2024. Pada Pemilu 2024, Mulkanur terdaftar sebagai Caleg di Dapil Tanjungpinang 3 melalui Partai Nasdem dengan nomor urut 8.

Menurutnya, kegagalan menjadi guru yang mengajarkan, dan semangatnya semakin diperkuat oleh dukungan penuh dari sang istri.

“Saya tetap semangat, ditambah lagi dapat dukungan dari istri,” ucapnya.

Persiapan pileg 2024, Mulkanur berjuang untuk merebut suara masyarakat dengan merancang strategi baru melalui pendekatan yang lebih terukur terhadap isu-isu lokal dan membangun jaringan dukungan yang lebih luas.

Mulkanur siap memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan cara yang lebih inovatif dan door to door.

Kawasan Dapil Tanjungpinang 3 menjadi fokus utamanya, melibatkan tiga kelurahan: Kampung Bulang, Melayu Kota Piring, dan Batu IX. Melalui strategi membentuk relawan dan mendekatkan diri kepada masyarakat, Mulkanur yakin bahwa suaranya akan semakin berkembang di pemilu 2024.

Meski mempunyai modal, Mulkanur mengklaim menolak terlibat dalam praktik politik uang dan memilih fokus pada interaksi yang bersih dengan pemilih.

“Saya ingin membangun politik bersih dan bebas dari praktik – praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.

Ia menyadari persaingan finansial mungkin tidak seimbang, tetapi kejujuran dan komitmen pada kepentingan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan.

Selain fokus pada isu-isu lokal, Mulkanur juga melakukan kampanye melalui pendekatan dengan masyarakat dan mensimulasikan terkait uang yang diterima tersebut tidak seimbang untuk jangka 5 tahun.

Ia berharap bisa mendapat dukungan dan berhasil di pemilu ini. Dengan semangat dan dedikasinya, ia memohon doa agar langkah politiknya kali ini sukses membawa perubahan positif bagi Tanjungpinang.

Berjuang Tanpa Modal

Caleg Berjuang Tanpa Modal
Caleg Berjuang Tanpa Modal

Hal berbeda dengan Mulkanur dan caleg lainnya, perjuangan Sony Chaniago, seorang pedagang kelontong menyita perhatian. Meskipun tanpa modal yang cukup, Sony tidak gentar dan tetap mendaftar sebagai calon legislatif untuk Pemilihan Umum 2024.

Langkah awalnya dihadang oleh biaya cek kesehatan yang mencapai sekitar Rp1 juta. Namun, dalam semangat gotong royong, bantuan finansial datang dari keluarga, teman, dan sahabatnya. Sehingga, hambatannya maju sebagai caleg sudah teratasi.

Dengan keterbatasan modal, sehingga atribut sosialisasinya tidak dapat terwujud. Namun, hasratnya untuk berkiprah dalam dunia politik tidak terhenti. Ia berkomitmen untuk meningkatkan intensitas sosialisasi jika mendapatkan modal.

Ia maju menunjukkan eksistensi berpolitik. Jika nanti ada modal, akan ditingkatkan tujuan sosialisasi, baik itu kampanye dan aspek lainnya, termasuk alat peraga sosialisasi.

Walaupun modal menjadi faktor penting dalam politik, Sony meyakini bahwa mendekati pemilu, saat ia mendapatkan modal, akan membuatnya lebih aktif lagi. Untuk saat ini, Sony sudah melakukan ihtiar dan berdoa, serta memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama sosialisasinya untuk merebut suara masyarakat, mengingat tidak memiliki dana.

Pada Pemilu 2019, Sony menghabiskan dana sedikitnya Rp100 juta dari hasil usahanya sebagai pedagang kelontong. Meskipun sukses meraih lebih dari 500 suara, namun sayangnya, suaranya kalah bersaing dengan caleg di partainya.

Tanpa modal kali ini, Sony yakin masih dapat memperoleh suara dari teman, keluarga, dan sahabat, meskipun tidak sebanyak caleg yang memiliki sumber daya finansial yang besar.

“Tidak semua pemilih itu memilih caleg yang punya modal. Masih ada masyarakat yang memilih berdasarkan hubungan kedekatan, emosional, dan kekerabatan,” ucap caleg Partai Ummat Dapil Tanjungpinang 2 nomor urut 2 ini.

Sementara itu, dari penelusuran, Sony tidak terlihat aktif dari berbagai platform media sosial. Baik itu facebook, dan lainnya. Hingga saat ini, Sony terkesan enggan ditemui dengan alasan sibuk.

Membina Relawan

Ilustrasi Caleg PDIP Nomor Urut 1 Dapil tanjungpinang 3
Ilustrasi Caleg PDIP Nomor Urut 1 Dapil tanjungpinang 3

Disisi lain, Asep Nana Suryana, Mantan Dirut BUMD Tanjungpinang ikut berkompetisi di Pemilu 2024. Di pesta demokrasi ini, ia maju melalui PDIP di Dapil Tanjungpinang 3 (Kelurahan Kampung Bulang-Melayu Kota Piring-Kelurahan Batu IX).

Di pileg 2024, Asep mengaku mempunyai modal kurang lebih Rp100 juta. Anggaran itu untuk pembuatan cetak kartu nama, id card, pertemuan, rapat, operasional relawan.

“Saat ini, saya sudah cetak 100 buah baliho, 50 kotak kartu nama, 167 id card untuk relawan dan mencetak DPT sebanyak 7 rim,” ucap Sekretaris DPC PDIP Kota Tanjungpinang ini.

Di setiap TPS itu, ia harus mempunyai satu orang relawan. Di dapilnya, ada sebanyak 167 TPS. Artinya, ia harus mempunyai 167 orang relawan.

“Saat ini, sudah ada 100 orang dan masih kurang 67 relawan lagi,” ujarnya.

Di pileg ini, ia tidak mengandalkan politik basis, karena pertempuran ada di TPS. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk membina relawan. Sementara, terkait nomor urut 1 yang diperolehnya saat ini berdasarkan prioritas partai.

“Di partai tidak ada biaya untuk nomor urut. Nomor urut 1 ini, prioritas bagi pengurus. Jadi tidak ada biaya apapun,” ujar Asep.

Ia juga sangat menyayangkan terkait masih adanya pemilih transaksional di dapilnya. Memilih karena diberi uang, hal itu seperti kewajiban “Ada suara ada uang”.

Padahal, yang memberi uang atau suara, sama dengan menari nari diatas kesusahan orang. “Itu sudah tindak pidana,” ucap Asep di posko pemenangannya.

Ia juga menyesalkan minimnya pengawasan dari pihak Bawaslu Kota Tanjungpinang.

“Ini semua peran Bawaslu. Bawaslu itu bukan hanya mengurus baliho saja. Sementara, marak dilapangan negoisiasi suara dengan berbagai cara,” paparnya.

Menurutnya, beginilah sistem Pemilu terbuka. Oleh karena itu, ia berharap sistem pemilu tertutup. Jika Bawaslu mampu menegakkan anti politik uang, mengawasi sampai ke sel sel transaksional terkecil, ia yakin DPRD akan diisi oleh orang orang berkompeten.

“Lembaga pengawas pemilu harusnya jangan sibuk urusin baliho di jalan jalan kampung. Toleransi lah, ini pesta rakyat, tidak semua caleg mampu sewa panggung panggung reklame segede gede gajah di jalan protokol,” ucapnya.

Terpisah, salah seorang Mantan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2014-2019, mengklaim tidak ada biaya terkait nomor urut caleg saat ikut di pileg 2014. Hal itu sejak pemilu dengan sistem perolehan suara terbanyak.

“Tidak ada biaya dan tidak ada kontribusi untuk nomor urut caleg,” ujarnya sambil meminta nama dan partainya tidak ditulis.

Ia mengatakan, kontribusi nomor urut caleg itu adanya di tahun 2004 yakni era pemilu dengan sistem daftar calon terbuka atau jatah kursi anggota DPRD akan diisi oleh caleg nomor urut 1.

“Sejak Pemilu 2009 sampai sekarang, sudah tidak ada lagi kontribusi terkait nomor urut caleg,” ucapnya.

Sebab, di pileg tahun 2009, caleg berlomba untuk meraih suara terbanyak. Bukan nomor urut. Ketika ia ikut caleg tahun 2014, sistemnya suara terbanyak.

“Jadi tidak ada kontribusi untuk nomor urut tersebut. Ini serius,” katanya.

Caleg Perempuan Melawan Politik Uang

Caleg Perempuan
Caleg Perempuan

Rika Adrian, seorang calon anggota legislatif (Caleg) incumbent dari Dapil Tanjungpinang 3 (Kelurahan Kampung Bulang-Melayu Kota Piring-Batu IX) mengaku melawan poltik uang dalam pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024.

Wanita yang berprofesi sebagai advocat ini juga mengklaim tidak pernah memberikan uang kepada pemilih sejak pileg periode sebelumnya.

“Dari dulu saya tidak pernah memberi uang. Kalau ada emak-emak dan warga yang minta uang, jangan pilih saya,” ujar Rika.

Selama ini, ia hanya memberikan souvenir kepada masyarakat di dapilnya sebagai bentuk apresiasi. Souvenir tersebut meliputi termos, cangkir, handuk, kain sarung, jilbab, kalender, baju, dan kartu nama.

Hal itu juga, kata dia, bentuk penolakkannya terhadap politik uang dan mendorong masyarakat untuk memilih berdasarkan program dan visi misi calon.

Caleg nomor urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tanjungpinang ini meminta agar praktik money politik tersebut ditindak. Bawaslu diharapkan harus bekerja keras untuk mengungkap dan menindaknya.

Pada pileg 2019, ia mengeluarkan biaya kurang lebih Rp200 juta. Anggaran tersebut meliputi biaya konsumsi pertemuan, relawan, transportasi dan pembuatan APK.

“Untuk pileg 2024 ini sama. Saat ini, saya sudah cetak 30 baliho, 2000 stiker, 3000 kartu nama dan 1000 kalender,” ucapnya.

Ukuran baliho, kata dia, 2 lembar ukuran 4 x 5 meter dan 4 lembar ukuran 3 x 4 meter, sisanya ukuran 1 x 2 meter. Hal ini juga sudah dilaporkannya ke KPU Kota Tanjungpinang.

Kemudian, untuk posisi nomor urut caleg di Partai Amanat Nasional (PAN), sama sekali tidak dipungut biaya. Ia menegaskan, penentuan nomor urut tersebut rekomendasi dari DPP.

Disisi lain, Pengamat Politik, Dr. Bismar Arianto, mengidentifikasi lima faktor yang memicu terjadinya praktik money politik di Kota Tanjungpinang. Salah satu pemicu utama adalah sistem pemilu yang terlalu liberal. Sistem itu membuka peluang sebesar besarnya praktik politik uang.

Pengamat Politik, Dr. Bismar Arianto. Foto Ian
Pengamat Politik, Dr. Bismar Arianto. Foto Ian

“Kita ambil lagi poinnya, apa pemainnya terlalu banyak. Jadi ketika pemainnya banyak, semua orang berupaya untuk mendapatkan suara itu. Maka konsekuensinya, ada yang menghalalkan berbagai cara yang tidak dibolehkan oleh undang undang,” papar Bismar kepada media ini, Rabu (24/01/2024).

Ditambah lagi, kata dia, ada aturan Pemilu yang membuka ruang itu. Apa aturan Pemilu membuka ruang itu?. Yakni caleg boleh memberi cinderamata kepada pemilih.

“Saya tidak ingat persis, kalau tidak salah maksimal 50 ribu. Itu sama saja secara tidak langsung melegalkan mekanisme itu,” ujar Bismar yang juga Dosen UMRAH Tanjungpinang ini.

Selain itu, tambahnya, tidak ada aturan yang membatasi berapa jumlah dana kampanye. Yang dibatasi hanya berapa jumlah dana yang disumbangkan oleh perorangan atau perusahaan atau kelompok.

“Itu yang dibatasi. Tapi, dana caleg tidak ada batasannya,” ucap Bismar.

Oleh karena itu, apa konsekuensinya ketika tidak ada pembatasan dana kampanye, maka caleg yang punya banyak modal akan memobilisasi sebanyak mungkin logistik yang dimilikinya.

“Seharusnya ada pembatasan berapa maksimalnya. Caleg kaya bertebaran balihonya, berteberan sembakonya dan seterusnya,” kata Bismar.

Faktor kelima, yakni respon pemilih yang permisif terhadap itu. Maksudnya ada orang yang sudah cenderung bisa menerima pemberian money politik. “Itu maksud saya,” tambahnya.

Menurutnya, masyarakat tidak lagi mengkritik terhadap proses money politik tersebut. Itu cenderung hari ini, bahkan nanya, berapa pasarannya?.

“Walaupun tidak semua masyarakat, tapi ada sebagian kecil yang permisif, maksudnya mentolerir proses terjadinya money politik tersebut,” ujarnya.

Jadi, menurutnya, lima hal itu yang mendorong terjadi money politik. Pertama sistem pemilu yang terlampau liberal, kedua sistem multi partai yang banyak, yang ketiga pencalonan setiap dapil itu boleh 100 persen.

“Keempat tidak ada pembatasan dana kampanye. Kelima, ada masyarakat yang permisif,” ucapnya.

Dana Kampanye Caleg Harus Dibatasi

Bismar juga mengatakan secara konsep teori, ada dua modal. Satu namanya modal kapital, yakni modal duit. Kedua ada namanya modal sosial. Seharusnya dual hal itu yang dimiliki oleh caleg.

“Caleg punya logistik yang memadai, juga harus punya modal sosial. Modal sosial maksudnya, caleg yang sudah membangun jejaring, sudah bermasyarakat sehingga tidak lagi sepenuhnya mengandalkan kekuatan logistik,” ucapnya.

Menurutnya, kedua hal itu yang harus dimiliki. Ada orang yang sudah membangun modal sosial, aktif di masyarakat, tapi tidak ada duit, tak bisa juga jadi. Jadi memang harus ada kedua hal itu. Harus ada, modal kapital, duit logistik sama modal sosial. Itulah seharusnya yang baik.

“Tapi dalam praktiknya kan, kadang kadang ada yang punya satu modal kapital saja kuat, modal sosial tidak, atau ada sebagian orang modal sosialnya kuat tapi duit tak ada,” katanya.

Jadi, lanjutnya, bisa mengoptimalkan modal sosial dengan kemampuan logistik yang ada. Kalau hanya mengandalkan salah satu modal, maka keteteran. Kalau hanya mengandalkan modal kapital, uang logistik itu kan membutuhkan uang yang banyak.

“Ada atau tidak yang menang, ada. Tapi mungkin tidak bisa kasih contoh disini. Tapi dalam kasus pemilihan kepala desa, salah satunya di Jogjakarta,” ungkapnya.

Orang itu, kata Bismar, mampu mengalahkan incumbent tanpa mengeluarkan duit. Setiap hari harus keliling kampung meyakinkan warga apa yang dibuatnya.

Namun, di Kota Tanjungpinang susah mencari orang seperti itu. Oleh karena itu, menurutnya, dua hal tersebut yang harus dimiliki oleh para caleg yakni modal kapital dan sosial. Kalau hanya salah satu saja, butuh energi lebih untuk bisa.

“Punya duit dan tak pandai memetakan, banyak juga duit habis, tapi tak terpilih. Kalau hanya modal sosial saja, kata orang, ‘Waduh hanya air ludah je pak’,” ujarnya.

Walaupun tidak semua masyarakat, tapi ada sekolompok. Idealnya dua itu. Punya duit, tetapi tak boleh mengandalkan duit. Dia harus punya jejaring sosial yang juga harus bagus.

“Kalau terlampau banyak yang melakukan praktik money politik, tentu berdampak kepada kualitas pemilu. Karena, jelas melanggar hukum terkait money politik itu,” kata Bismar.

Yang kedua, kata dia, kalau diukur dengan money politik sangat mungkin pemilih itu tidak rasional dalam memilih. Bisa saja orang biasa biasa saja, tak punya kemampuan tapi terikat karena diberi sesuatu.

“Maka terpilih lah calon calon yang tidak punya kualitas,” paparnya.

Kebijakan yang dilahirkan, tidak akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Ketika memilih itu, sama saja menyerahkan sebagian hak kepada mereka.

“Persoalannya, mereka mampu atau tidak menjalankan ketika menjadi wakil rakyat. Maka yang dipikirkan adalah rakyat, tidak lagi berbicara kelompok dan golongan,” ucapnya.

Kalau objektif, kata Bismar, besaran uang yang diberikan kepada masyarakat tidak sebanding. Contoh, kalau dikasih uang Rp500.000, maka dibagi lima tahun, dibagi 12 bulan, dibagi 365 hari. Kalau dihitung hitung, hanya 277 rupiah satu harinya. Simulasi itu dilakukan oleh pihak Bawaslu di Jakarta dan ada balihonya.

“Maksud saya, seharusnya masyarakat harus mulai objektif. Masa kita hanya menggadaikan uang seperti itu, sementara kualitas dan kemampuannya tidak memadai,” ujarnya.

Disisi lain, menurut Bismar, para caleg juga dituntut punya kesadaran. Kalau tradisi seperti itu dibangun, kapan mau berubah. Jadi, harus dua sisi, yakni masyarakat menolak, disisi lain partai, kemudian politisi membatasinya.

“Jumlah dana kampanye harus dibatasi,” ucapnya.

Umpanya, kata Bismar, untuk dapil yang sekian desa atau kelurahannya, hanya boleh maksimal sekian. Kalaupun orang mau berimplolisasi banyak cara, tetapi paling tidak secara aturan hukum mulai membatasi ruang gerak itu.

“Persoalannya, aturan di kita tidak ada membatasi dana kampanye. Apa konsekuensinya, yang punya modal yang diuntungkan,” katanya.

Oleh karena itu, masyarakat harus membangun sikap yang tidak permisif terhadap politik uang dan dibutuhkan kesadaran bersama. Siapa yang bisa menggerakkan, tentu elemen kunci di masyarakat, bisa tokoh masyarakat, elemen ormas, organisasi keagaman.

“Organisasi keagamaan sudah sering mengeluarkan fatwa, menyuap dan disuap hukumnya haram. Jadi memang, harus sama sama,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan perekonomian. Tingkat pendidikan di Indonesia, sekitar 26 persen hanya tamat SD, bukan pemilih tapi penduduk. Di Kepri, kisaran 24 persen sampai 25 persen data tahun 2021, itu hanya tamat SD. Apa maknanya, maka konsekuensinya, cenderung tidak rasional dalam memilih.

“Kedua faktor ekonomi, ada kebutuhan orang juga. Kalau demokrasi liberal macam ini, butuh tingkat pendidikan yang baik dan ekonomi yang baik,” katanya.

Oleh karena itu, harus ada aturan hukum untuk membatasi itu. Sekarang ini, kalau hanya terbukti saja, tetapi tidak ada batasan berapa dana kampanye tersebut.

“Mohon maaf, calon yang banyak duitnya, potensi menang,” ucapnya.

Hal itu kata dia, karena tidak ada batasan tersebut. Kalau KPU dan Bawaslu, mereka hanya menjalankan UU saja. Kalau menuntut mereka, tentu komitmen menjalankan tugas sebaik mungkin saja. Tapi kalau berharap mereka berimprolisasi tidak akan mungkin, karena akan melanggar aturan.

“Maka aturannya harus dirubah. Siapa yang merubah, pemerintah dan DPR,” papar Bismar.

Selain itu, kata dia, pidana pemilu itu ada limitasi. Sudah lewat tanggalnya, tidak bisa diproses. Oleh karena itu, ia menyarankan aturannya dirubah. Kemudian, elemen masyarakat, mahasiswa, dan media ikut mengawasi pemilu.

“Kalau saya, paling konkrit itu merubah aturan yang ada. Kalau hanya berharap, KPU dan Bawaslu berat,” ucapnya.

Caleg Pemberi Uang Akan Dipidana Penjara

Bawaslu Tanjunpinang Bersama Polresta Tanjungpinang Saat Apel. Foto Ist
Bawaslu Tanjunpinang Bersama Polresta Tanjungpinang Saat Apel. Foto Ist

Bawaslu Kota Tanjungpinang, terus melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu yakni calon anggota legislatif yang bertarung di Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf mengatakan pengawasan yang dilakukan pihaknya melekat dengan kepolisian dan partai politik. Para caleg harus memberitahukan kegiatan kampanye mereka.

“Apabila tidak ada pemberitahuan, maka akan kita bubarkan kegiatan kampanye tersebut,” ujar Yusuf.

Selama masa kampanye ini, pihaknya sudah membubarkan dua kegiatan kampanye caleg. Baik itu kampanye door to door dan tatap muka terbatas.

“Tidak ada sanksinya, hanya pembubaran saja,” ucapnya sambil meminta untuk tidak menyebutkan nama caleg dan partainya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi (APS) caleg yang melanggar ketentuan, diantaranya baliho yang dipasang bukan dizonanya, melanggar perda dan memasang baliho di pohon. Kemudian, baliho yang menempelkan logo KPU dan Bawaslu.

“Penertiban kita lakukan bersama Kepolisian, dan Satpol PP Kota Tanjungpinang,” ujar Yusuf.

Selain itu, pihaknya juga aktif melakukan pengawasan ke lapangan. Diantaranya pengawasan terhadap dugaan praktik politik uang dan kecurangan lainnya.

“Kita juga sudah memberitahukan kepada partai politik peserta pemilu terkait praktik politik uang. Pemberi uang akan dipidana dan denda,” ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat dan peserta untuk melaporkan adanya dugaan politik uang. Karena, politik uang itu pelanggaran dan merusak demokrasi.

“Di pemilu calon presiden dan pileg ini, jika terbukti melakukan pelanggaran atau politik uang, pemberi akan dipidana penjara. Kalau Pilkada, kedua duanya dipidana,” katanya.

Ia merincikan, caleg yang melakukan pelanggaran atau politik uang dimasa kampanye, akan dipidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp24 juta. Dimasa tenang, dipidana penjara selama 4 tahun denda Rp48 juta.

“Terbukti memberi uang di hari H, dipidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp36 juta,” ujarnya.

Hingga saat ini, pihaknya belum menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh para caleg. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang tersebut.

“Saya harap peserta menciptakan pemilu damai dan tidak melakukan politik uang, karena itu pidana pemilu,” ucapnya.

Semoga pemilu 2024 ini berjalan damai dan berjalan sebagaimana mestinya.

Omzet Percetakan Menurun

Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, sejumlah percetakan di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan. Para pemilik usaha percetakan merasa terdampak karena minimnya pesanan cetak baliho dari para Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang tengah mempersiapkan kampanye.

Ilustrasi Usaha Percetakan Mionim Orderan Cetak Baliho Dari Caleg
Ilustrasi Usaha Percetakan Mionim Orderan Cetak Baliho Dari Caleg

Salah satu pemilik percetakan, Pia, mengakui bahwa meskipun sudah memasuki masa kampanye, percetakannya mengalami penurunan omset yang mencolok.

Ilustrasi Pelaku Usaha Percetakan Alami Penurunan Omzet
Ilustrasi Pelaku Usaha Percetakan Alami Penurunan Omzet

“Di tempat saya, hampir tidak ada pesanan dari para caleg, kecuali yang sudah kenal. Omzet saat ini boleh dibilang menurun,” ujar Pia.

Pia menunjukkan kemungkinan penyebab penurunan ini, termasuk kurangnya mesin cetak baliho di percetakannya sendiri.

“Atau bisa jadi, para caleg memiliki langganan percetakan masing-masing yang sudah punya mesin cetak sendiri,” tambahnya.

Dari sejumlah caleg, hanya satu orang yang memesan ke percetakannya. Pia juga mencatat adanya persaingan harga yang cukup ketat, terutama dengan percetakan di Batam yang menawarkan harga lebih murah.

Ilustrasi Persaingan Bisnis
Ilustrasi Persaingan Bisnis

“Info yang saya dapat, percetakan di Batam lebih murah daripada di Tanjungpinang. Sehingga, para caleg atau tim suksesnya lebih memilih memesan di sana,” ungkap Pia.

Padahal, biaya cetak baliho di tempatnya saat ini sudah turun dari Pileg 2019 lalu. Pemilu periode sebelumnya, per meter itu Rp50 ribu. Saat ini, Rp25 ribu per meternya.

Ilustrasi Harga Cetak Baliho Turun
Ilustrasi Harga Cetak Baliho Turun

“Penurunan harga ini dikarenakan persaingan. Kemudian, bahan bahannya dibeli dari luar yang lebih murah,” katanya.

Tidak hanya percetakan, pengusaha billboard di Tanjungpinang, Andi Cori, juga merasakan dampak minimnya minat Caleg untuk menyewa bilboardnya.

“Bilboard saya kurang diminati, mungkin karena kondisinya yang dianggap jelek,” kata Andi.

Ilustrasi Bilboard Kurang Diminati
Ilustrasi Bilboard Kurang Diminati

Untuk biaya sewa per titiknya, kata dia, tidak pernah berubah dan tetap. Bahkan, tarifnya pun tergantung lobi dari masing masing konsumen kepada pemilik bilboard.

“Harga pasarannya bervariasi, ada yang Rp2 juta sampai Rp3 juta lebih per titiknya. Kalau ukurannya lebih besar, tentu besar lagi harganya. Kalau saya punya ukuran kecil yakni 2 x 3 meter dan 3 x 4 meter,” ucapnya.

Ilustrasi Bilboard Ukuran 2 Meter x 3 Meter
Ilustrasi Bilboard Ukuran 2 Meter x 3 Meter

(*)

Penulis: Alpian Tanjung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.