Tanjungpinang, (MK) – Gubernur Kepulauan Riau H. Muhammad Sani menyebutkan permasalahan di Kota Batam saat ini cukup rumit, dan kondisinya berbeda saat Bacharuddin Jusuf Habibie memimpin Otorita Batam.
“Saat Pak Habibie (1978) memimpin Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) itu berbeda kondisinya dengan sekarang. Kalau dulu kaki orang dipijak, masih diam. Tetapi sekarang berbeda, tidak dipijakpun orang ribut,” ucap Sani saat pidato pelantikan Muhammad Rudi – Amsakar Ahmad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (14/3).
Dia mengutarakan, masyarakat semakin cerdas dalam mengawasi kinerja pemerintahan.
“Masyarakat juga semakin kritis terhadap pemerintahan sehingga pemerintah daerah, termasuk Badan Pengusahaan Batam harus berhati – hati dan bijak dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Sani mengatakan, ada yang bertanya kenapa saat dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan FTZ tidak bisa berbuat banyak.
“Ini soal regulasi, saya tidak mungkin melanggar hukum dalam mengambil kebijakan,” paparnya.
Sedangkan, terkait permasalahan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam, Sani mengikuti perintah Presiden, dengan melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 8/ 2016.
“Keinginan pemerintah pusat sekarang, ingin membangun kembali kejayaan Badan Pengusahaan Batam seperti saat bernama Otorita Batam,” katanya.
Namun dalam beberapa kali rapat dengan pemerintah pusat, Sani selalu berpesan agar permasalahan Batam diselesaikan secara bijaksana.
“Penyelesaian perekonomian di Batam juga harus memperhatikan permasalahan sosial seperti rumah liar, kampung tua, pendatang yang banyak dan tidak terkendali dan permasalahan tanah,” ucapnya.
Sani juga mengingatkan, apapun kebijakan yang dibuat jangan sampai menyusahkan masyarakat. Mengingatkan pemerintah pusat tidak hanya fokus dalam menyelesaikan FTZ di Batam, melainkan juga FTZ di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun.
“Pemerintah pusat juga harus mendukung pembangunan Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga. Keinginan saya, keinginan masyarakat Kepri, bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya. (Red)
