Tanjungpinang, (MK) – Sidang paripurna dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban APBD Kepri tahun 2015 ditunda lantaran banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kepri tidak hadir.
Dari 44 Kepala SKPD di Provinsi Kepri, tercatat hanya tiga Kepala SKPD yang hadir pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri, Senin (20/6).
Tiga Kepala SKPD yang hadir itu yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu, Kabiro Ortal Firdaus, dan Kadisdik Kepri Yatim Mustafa.
Dengan minimnya kehadiran Kepala SKPD tersebut, membuat para legislator menuntut Ketua DPRD Kepri untuk menunda paripurna. Bahkan salah satu Anggota Fraksi PDIP, Ruslan Kasbulatov melontarkan komentar tajam.
“Kepala SKPD lebih memilih mengikuti kegiatan Gubernur dibandingkan paripurna agar jabatannya aman. Kepala SKPD jangan jadi buntut Gubernur. Jangan angkat telor. Harus profesional,” papar Ruslan dalam sidang paripurna tersebut.
Komentar lainnya juga disampaikan oleh Legislator Taba Iskandar.
“Paripurna ini harusnya dihadiri para Kepala SKPD. Karena paripurna ini tujuannya menilai kinerja mereka,” ujar Taba Iskandar mengawali interupsinya pada paripurna tersebut.
Alangkah lucunya, kata dia, jika paripurna yang menilai mereka justru tidak dihadiri yang dinilai.
Komentar senada juga diamini Suryani dari Fraksi PPP – PKS. Wanita berhijab itu meminta agar Gubernur dan para SKPD Kepri menganggap paripurna DPRD adalah suatu agenda yang penting. Sehingga, kepala SKPD tidak hanya mengikuti kegiatan safari Ramadan Gubernur saja.
“Safari Ramadan perlu. Tapi Paripurna juga penting. Saya minta kepada Ibu Sekda menyampaikan hal ini kepada para Kepala SKPD,” papar Suryani.
Akan hal itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak akhirnya menyerahkan kelanjutan sidang paripurna kepada Fraksi – Fraksi. Dari seluruh fraksi, akhirnya diputuskan agar paripurna diagendakan lebih lanjut lagi.
“Kepada kepala SKPD yang sudah meluangkan waktunya, kami ucapkan terimakasih dan kami berikan apresiasi setinggi – tingginya,” ucap Jumaga.
Menanggapi hal itu, Plt Sekda Kepri Reni Yusneli menyampaikan, pada saat yang sama, Pemprov memiliki empat agenda. Sehingga para kepala SKPD dibagi – bagi kehadirannya.
“Ada safari di Lingga, acara di Batam dengan DPD. Ada yang dipanggil di Jakarta. Jadi wajar jumlah yang hadir hanya sedikit,” katanya.
Namun demikian, kepala SKPD itu telah mewakilkan kehadirannya kepada eselon tiga. “Eselon tiga ini lebih mengerti. Karena mereka pejabat teknisnya. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau dilanjutkan. Tapi kalau teman – teman di DPRD memandang lain, kami ikuti saja,” katanya. (ALPIAN TANJUNG)
