Natuna, (MK) – Rombongan Tim Pengawasan Daerah Perbatasan DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Natuna.
Kedatangan rombongan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti, di Kantor Bupati Natuna, Rabu (18/10/2017) siang.
Diacara itu juga turut dihadiri oleh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Izwar Asfawi, para camat, kades, lurah dan tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan itu banyak hal yang dijelaskan oleh Wakil Bupati Natuna seperti potensi dan kendala yang dihadapi untuk kemajuan Natuna kedepan.
“Ada lima pilar pembangunan Kabupaten Natuna yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk Natuna. Kelima pilar arah percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Natuna, yakni Kelautan dan Perikanan, Minyak dan Gas (Migas), Pertahanan dan Keamanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup,” papar Ngesti Yuni.
Dia mengutarakan, Kabupaten Natuna merupakan daerah strategis yang merupakan beranda terdepan dari NKRI. Mempunyai potensi yang bisa diandalkan dan berbatasan dengan negara lain melalui jalur laut.
“Lintas batas merupakan hal yang penting, sehingga perlu adanya pos lintas batas untuk mencegah perdagangan ilegal seperti yang terjadi di Serasan dan ilegal fishing,” ujar Ngesti.
Masih kata Wakil Bupati, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemda Natuna, provinsi dan pusat dalam melakukan peningkatan di segala aspek seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan air bersih. Untuk bidang perikanan, saat ini telah dibangun pelabuhan terpadu di Selat Lampa yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Keterbatasan anggaran merupakan kendala lain yang dihadapi oleh Pemda Natuna dalam membangun Kabupaten Natuna, karena lanjutan pembangunan kedepan bisa terputus dan tidak tercapai. Ngesti berharap pemerintah pusat tetap memberikan perhatian khusus kepada Natuna serta tetap serius dan fokus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Natuna.
“Masih banyak sarana dan prasarana yang perlu untuk ditingkatkan. Kita berharap kepada pemerintah pusat agar dapat mendatangkan investor ke Natuna. Salah satunya investor yang dapat membangun pariwisata. Kalau kita pemerintah daerah hanya mampu membangun pariwisata dengan menggunakan anggaran APBD, untuk itu kita inginkan pemerintah pusat untuk bersama – sama,” ucapnya.
Sementara itu anggota Timwas dari DPR RI Fraksi PAN, H. Sukiman mengatakan alasan melakukan kunjungan kerja ini untuk mengawasi dan melakukan peninjauan langsung ke daerah – daerah agar bisa mendapatkan masukan secara langsung ke setiap daerah perbatasan.
“Ini merupakan salah satu program dari Presiden RI untuk membangun daerah perbatasan,” ujarnya.
Natuna merupakan daerah perbatasan yang banyak diperbincangkan di pusat dan menjadi agenda penting dari 18 Kementerian dan Lembaga dalam percepatan pembangun di Natuna. Pembangunan di Natuna akan dilakukan secara terpadu berdasarkan tahun anggaran 2017. Hal ini, menurutnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Natuna untuk percepatan pembangunan di Natuna.
Masih kata Sukiman, jika setiap Anggota DPR RI sangat mendukung atas program yang dicanangkan oleh presiden Jokowi. Sehingga Tim Pengawasan DPR RI terjun langsung ke setiap daerah perbatasan, salah satunya Natuna.
“Kita berharap segala permasalahan yang menyangkut dengan perbatasan bisa terselesaikan. Untuk itu, antara Pemerintah Daerah harus saling berkomunikasi dengan pemerintah pusat tentang pembangunan daerah,” ucapnya.
Tahun 2018 ini, DPR – RI mengupayakan regulasi khusus terkait perlakuan dan penanganan daerah perbatasan
“Kami upayakan daerah – daerah perbatasan memiliki regulasi tersendiri. Selama ini kan regulasi langsung di bawah Kemendagri, tapi kami upayakan daerah perbatasan ditangani oleh lembaga setingkat kementerian secara khusus. Semacam badan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden,” tuturnya.
Sukiman juga menyampaikan, usulan dari Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Wakil Bupati Natuna akan menjadi catatan prioritas yang nantinya akan diusulkan dalam Paripurnan DPR RI.
“Natuna sebagai daerah perbatasan, akan menjadi target utama kami,” ucapnya. (MANALU)
