Tanjungpinang,(MK) – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang dikabarkan membuat kebijakan yang mewajibkan bagi seluruh kru nelayan mengantongi Surat Keterangan Kecakapan (SKK). Akan hal itu, belasan nelayan Tanjungpinang mendatangi KSOP Tanjungpinang untuk meminta penjelasan.
“Kami terkejut, KSOP mewajibkan bagi seluruh pekerjaan di kapal itu, mengantongi SKK. Selama ini, SKK itu hanya cukup kepada nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM),” ujar salah satu nelayan, Rahmad, Selasa (7/2).
Dia mengutarakan, KSOP Tanjungpinang melarang para nelayan untuk melaut dengan tidak mengeluarkan surat izin berlayar.
“Mereka tidak melarang, tapi tidak memberikan ijin berlayar. Ini terkesan ‘suka – suka’ mereka (KSOP) saja keluarkan kebijakan itu. Berdasarkan hasil koordinasi nelayan, baik itu di Bintan, dan Jawa, tidak ada kebijakan seperti ini,” paparnya.
Dalam kebijakan tersebut, kata dia, para nelayan diluar daerah Tanjungpinang tidak diberlakukan kebijakan untuk mengantongi SKK bagi seluruh pekerja.
“Ini di Tanjungpinang saja, daerah lain kenapa kebijakan ini tidak berlaku. Apa enggak kasihan nelayan Tanjungpinang, tinggal berapa jumlahnya. Kalau seperti ini, kita mau makan apa,” katanya.
Sementara itu, Anggota KSOP Tanjungpinang tidak ada yang tahu atas kebijakan tersebut.
“Kami belum bisa menjawab itu, kepala kantor yang bisa menjelaskan hal itu. Sebaiknya kepada kepala kantor saja pak. Saat ini bapak masih ke Jakarta, terkait hal itu kami belum tahu ada kebijakan seperti itu. Kebetulan pak kepala masih di Jakarta, mungkin konsultasi masalah ini juga,” ucap salah satu anggota KSOP Tanjungpinang.
Hingga kabar ini diposting, Kepala KSOP Tanjungpinang, Rajiman Sibarani belum bisa dikonfirmasi awak media ini secara resmi. (SYAIFUL AMRI)
