Natuna, (MK) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Dicky Kusnaidi menyebutkan kegunaan aset dan fasilitas negara ini dipergunakan untuk tidak semestinya, alias seenaknya.
“Didalam peraturan Kemendagri No 19 Tahun 2016, jelas disebutkan bahwa fasilitas negara untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi,” papar Dicky saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (31/08/2017).
Sementara, terkait sejumlah kendaraan dinas digunakan diluar jam kerja. Kemudian setiap pengadaan laptop, namun laptop tersebut tidak memakai lebel pemerintah, hal itu diduga akan beralih menjadi milik pribadi.
Akan hal itu, guna memperbaiki dan menata ulang seluruh aset daerah, Kepala BPKPAD Kabupaten Natuna Dicky Kusnaidi mengaku akan menyelamatkan aset daerah tersebut.
“Aset baru daerah harus diselamatkan, tapi bukan perkara yang mudah. Hal ini juga butuh dukungan dari SKPD masing – masing,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, tahun 2017 ini pihaknya akan melaksanakan program sensus aset daerah. Targetnya untuk mendata seluruh aset daerah.
“Saat ini, programnya sudah berjalan 40 persen. Seandainya tidak terkejar, masih ada tahun depan. Artinya bertahap, maklum anggarannya sangat minim. Sementara cakupan wilayah kerja sangat luas. Tapi, anggaran bukan persoalan utama. Intinya kita berkerja dulu, karena jabatan ini amanah dari Bupati Natuna Hamid Rizal,” kata Dicky.
Susah beratnya, masih kata Dicky, harus mendukung program ini. Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan bisa menjaga fasilitas negara.
“Sistim birokrasi harus dijalankan. Tidak mungkin program sensus aset berjalan, jika SKPD tidak memberi dukungan terhadap semua jenis pengadaan, syarat utama suksesnya program ini,” ujarnya.
Dengan begitu, menurutnya, disegi administrasi sudah tidak bermasalah, karena data akurat. Tapi kalau ada barang yang tidak dilaporkan, sementara program pendataan ini 5 tahun sekali, seperti barang rusak, hilang dan lain – lain.
Dicky juga berharap kepada inspektorat agar menindaki semua kesalahan dari setiap SKPD, terutama mengenai aset.
“Ini fasilitas negara, kita tidak boleh main – main. Maksudnya, kami senang media menyorot persoalan ini. Sehingga kami akan lebih giat menjalankan program ini,” katanya. (ILHAM)
