Tanjungpinang, (MK) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau menggelar diskusi bersama yang bertemakan ‘Indeks Demokrasi Indonesia’ di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (06/6/2017).
Dalam diskusi itu, turut hadir Wakapolda Kepri, akademisi politik, kesbangpol, pengurus partai politik, dan stakeholder lainnya.
Dikesempatan itu, Kepala BPS Provinsi Kepri, Panusunan Siregar mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat pencapaian diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak – hak politik, dan lembaga – lembaga demokrasi.
“IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi, dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur,” papar Panusunan.
Dia mengutarakan data yang dikumpulkan dalam kegiatan penyusunan IDI secara keseluruhan mencakup dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data makro yang dikumpulkan melalui kegiatan analisis berita surat kabar dan analisis dokumen kebijakan dengan menggunakan instrumen terstruktur berupa kuesioner.
“Jadi analisis berita surat kabar dilakukan terhadap muatan surat kabar terpilih di Ibukota Provinsi, sedangkan analisis dokumen kebijakan publik dilakukan terhadap peraturan daerah (Perda), surat – surat keputusan, surat edaran dan peraturan – peraturan daerah lainnya,” ujar Panusunan.
Dia mengemukakan, Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepri 2015 sebesar 70,09 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 1,87 poin dibandingkan IDI Provinsi Kepri 2014 sebesar 68,39.
“Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Provinsi Kepri secara umum masih dalam kategori rendah,” ucapnya.
Angka IDI 2015, kata dia, merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan rata – rata 80,16, aspek hak – hak politik sebesar 65,60, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 66,13.
“Nilai indeks dalam tiga aspek domkrasi yang diukur pada 2015, 1 indeks mengalami peningkatan dibandingkan 2014, sedangkan 2 indeks mengalami penurunan. Indeks aspek hak – hak politik mengalami peningkatan sebesar 6,66 poin sehingga mampu mendongkrak nilai IDI 2015. Sementara aspek kebebasan sipil turun 2,31 poin dan indeks aspek lembaga demokrasi turun 0,48 poin,” katanya.
Menurutnya, perlu menjadi perhatian bahwa kenaikan indeks pada aspek hak – hak politik lebih disebabkan semakin berkurangnya penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara anarkis seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor – kantor pemerintah.
“Sementara dari aspek lembaga demokrasi peran DPRD dan partai politik masih cenderung rendah,” ucapnya.
Lebih lanjut, pada IDI 2015 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks dan tiga variabel mengalami penurunan, sedangkan satu variabel nilainya sama dengan tahun 2014.
“Variabel Pemilu yang bebas dan adil memiliki nilai indeks yang sama disebabkan variabel tersebut merupakan variabel yang mengukur penyelanggarakan Pemilu legislatif 2014, sehingga data untuk 2015 sama dengan data di tahun 2014,” katanya.
Masih kata Panusunan, data pada variabel tersebut dikumpulkan lima tahun sekali, yaitu pada saat diselenggarakan pemilu legislatif.
“Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, dua diantaranya meningkat cukup berarti. Kenaikan terbesar pada indeks variable peran partai politik,” ujarnya.
Indikator pada IDI 2015 terdapat sepuluh indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor diatas 80) dan pada tahun 2015 juga masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor dibawah 60).
Selain itu ada beberapa indikator yang masuk dalam kategori buruk yaitu jumlah ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, jumlah ancaman kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadapap kelompok rentan lainnya.
“Presentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN,” ucapnya. (RUDI PRASTIO)
