Diduga Belum Kantongi Izin, DPRD Sorot Aktivitas Bengkel dan Tambat Kapal di Kampung Bugis

by -780 views
Anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Arie Sunandar, Saat di Ruang Rapat. Foto Alpian Tanjung
Anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Arie Sunandar, Saat di Ruang Rapat. Foto Alpian Tanjung

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Aktivitas bengkel dan tambat kapal ferry di kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, mendapat sorotan dari DPRD. Pasalnya, aktivitas usaha di kawasan perairan tersebut diduga belum mengantongi izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagaimana disampaikan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang kepada beberapa awak media.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Arie Sunandar S.Sos, meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan.

Ia menilai, polemik ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut legalitas pemanfaatan ruang laut, kepatuhan terhadap aturan kepelabuhanan, keselamatan pelayaran hingga tanggung jawab pengawasan pemerintah.

Menurut Arie, munculnya keterangan KSOP mengenai belum adanya izin TUKS, sementara pemilik usaha menyatakan permohonan izin Pelabuhan Pelayaran Rakyat (Perla) sedang diproses melalui Dinas Perhubungan, harus menjadi perhatian serius seluruh instansi terkait.

Sebab, proses pengajuan izin tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pemohon untuk menjalankan kegiatan operasional sebelum seluruh persyaratan dan perizinan yang diwajibkan terpenuhi.

“Persoalan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai urusan administrasi perizinan. Kita sedang berbicara tentang pemanfaatan ruang laut yang memiliki aturan, batasan, dan mekanisme pengawasan. Pemerintah harus memastikan seluruh aktivitas yang berlangsung memiliki dasar hukum yang jelas,” papar Arie kepada media ini, Rabu (18/11/2026).

Ia meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu jenis kegiatan dan fasilitas yang beroperasi di lokasi tersebut. Apakah masuk kategori TUKS, pelabuhan rakyat, atau bentuk pemanfaatan ruang laut lainnya.

Menurutnya, setiap kategori kegiatan memiliki ketentuan dan persyaratan tersendiri. Karena itu, tidak boleh ada perbedaan penafsiran antara pemilik usaha dan instansi pemerintah mengenai jenis izin yang harus dipenuhi.

“Yang perlu diperjelas adalah apakah jenis izin yang sedang diajukan memang sesuai dengan karakter kegiatan di lapangan. Apakah fasilitas tersebut masuk kategori TUKS, pelabuhan rakyat, atau bentuk pemanfaatan lainnya? Ini harus dijawab oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum, bukan berdasarkan asumsi,” ujarnya.

Arie mengingatkan, penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Selain itu, pemanfaatan ruang laut juga wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan beserta aturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

“Jangan sampai aktivitas usaha telah berjalan, sementara kesesuaian ruang laut dan legalitas fasilitasnya belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Kepastian hukum tidak boleh datang belakangan setelah kegiatan berlangsung,” tegasnya.

Tidak hanya persoalan perizinan, Arie juga mempertanyakan bagaimana aktivitas tambat kapal tersebut selama ini diawasi oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Ia menyoroti keterangan KSOP Tanjungpinang mengenai aktivitas tambat kapal yang belum tercatat dalam sistem pelayanan kapal. Menurutnya, kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka, termasuk bagaimana mekanisme pemantauan dan pemeriksaan lapangan selama kegiatan berlangsung.

Arie meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KSOP Tanjungpinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, serta instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan tersebut, kata dia, tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan dokumen administrasi. Pemerintah juga harus memastikan kesesuaian zonasi ruang laut, keselamatan lalu lintas pelayaran, pemanfaatan garis pantai, serta potensi dampak lingkungan dari aktivitas bengkel dan tambat kapal.

“Jangan sampai terjadi saling lempar kewenangan. Masyarakat tidak berkepentingan mengetahui instansi mana yang paling berhak menjelaskan. Masyarakat membutuhkan kepastian apakah kegiatan tersebut sudah sesuai aturan atau belum,” katanya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Arie, akan mendorong persoalan ini masuk dalam agenda pengawasan DPRD. Ia meminta instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk menunjukkan dokumen perizinan dan hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghambat investasi ataupun kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, setiap aktivitas usaha harus tunduk pada aturan yang berlaku tanpa pengecualian.

“Investasi dan kegiatan ekonomi tentu perlu kita dukung. Tetapi dukungan terhadap usaha tidak boleh diartikan sebagai pembiaran terhadap ketidakjelasan perizinan. Tidak boleh ada standar hukum yang berbeda bagi siapa pun,” ujarnya.

Arie menilai ruang laut merupakan aset publik yang pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya menunggu persoalan mencuat menjadi polemik sebelum melakukan pengawasan.

“Kalau seluruh persyaratan sudah dipenuhi, pemerintah harus menjelaskannya kepada publik. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai pengawasan baru berjalan setelah persoalan menjadi polemik,” tutupnya. (*)

Penulis: Alpian Tanjung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.