Batam, (MetroKepri) – Pendapatan daerah Kota Batam dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan naik sekitar Rp120 miliar. Sedangkan, belanja daerah meningkat sekitar Rp257 miliar hingga mencapai Rp4,557 triliun.
Perubahan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Haji Amsakar Achmad dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian penjelasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, Senin (24/8/2026).
Dalam perubahan APBD, pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan Rp4,184 triliun meningkat menjadi Rp4,304 triliun atau naik 2,88 persen.
Sementara belanja daerah bergerak dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,557 triliun atau meningkat 5,99 persen.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Dari Pemko Batam hadir langsung Wali Kota Amsakar Achmad bersama sejumlah pejabat. Hadir pula unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) dan kalangan jurnalis.
PAD Batam Naik Rp183 Miliar
Kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sebelumnya Rp2,581 triliun, PAD dalam perubahan APBD naik menjadi Rp2,765 triliun atau bertambah sekitar Rp183 miliar.
Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar. Target penerimaan pajak meningkat dari Rp2,099 triliun menjadi Rp2,250 triliun atau naik 7,21 persen.
Menurut Amsakar, kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi penambahan titik reklame videotron, potensi pencairan piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penambahan objek pajak baru serta peningkatan penerimaan dari PBJT restoran, tenaga listrik, jasa perhotelan, kesenian dan hiburan.
Retribusi daerah juga meningkat dari Rp305,19 miliar menjadi Rp312,76 miliar atau naik 2,48 persen.
Kenaikan retribusi antara lain berasal dari pelayanan persampahan dan kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pemanfaatan aset daerah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penggunaan tenaga kerja asing.
Namun tidak seluruh komponen PAD mengalami peningkatan.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru turun 22,07 persen menjadi Rp8,57 miliar. Penurunan tersebut dikaitkan dengan turunnya laba PT Bank Riau Kepri Syariah tahun buku 2025 serta perubahan porsi kepemilikan saham Pemko Batam.
Sementara pendapatan transfer turun dari Rp1,602 triliun menjadi Rp1,538 triliun atau berkurang sekitar 4 persen.
Pemko Batam juga mencatat tambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,001 miliar, antara lain berasal dari hibah pemerintah pusat sebagai apresiasi atas prestasi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Belanja Naik Rp257 Miliar
Di sisi belanja, kenaikannya lebih besar dibanding pertumbuhan pendapatan. Belanja operasi meningkat 5,40 persen menjadi Rp3,623 triliun. Salah satu komponen yang mengalami kenaikan adalah belanja barang dan jasa, dari sebelumnya menjadi Rp1,541 triliun atau naik 14,86 persen.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk operasional kendaraan pengangkutan sampah, kendaraan alat berat, suku cadang alat kedokteran, komponen rambu-rambu lalu lintas, iuran jaminan kesehatan peserta PBPU serta operasional BLUD.
Belanja modal juga meningkat 9,51 persen dari Rp842,53 miliar menjadi Rp922,62 miliar. Kenaikan terbesar salah satunya terdapat pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang meningkat 20,98 persen menjadi Rp432,91 miliar. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan jalan dan bak lindi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
“Melalui perubahan APBD ini, kita mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik antara lain berupa penanganan banjir, pembangunan marka jalan, pengadaan bus sekolah, pembangunan lampu lalu lintas, peningkatan jalan dan penanganan sampah,” kata Amsakar.
Sementara belanja tidak terduga justru turun 41,91 persen, dari Rp19,24 miliar menjadi Rp11,18 miliar.
Kesehatan dan Infrastruktur Masuk Prioritas
Amsakar menyebut perubahan APBD 2026 diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Di bidang kesehatan, Pemko Batam menambah anggaran untuk premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta PBPU dan BP pada layanan kelas 3. Langkah tersebut ditujukan untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Kota Batam.
Pemko juga mengalokasikan tambahan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD serta peningkatan anggaran Bankesda.
“Prioritas belanja pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 adalah antara lain mengalokasikan anggaran belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Amsakar.
Perubahan juga terjadi pada sektor pembiayaan daerah.
Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar atau melonjak 135,91 persen. Sementara pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya tidak dianggarkan, dalam perubahan APBD 2026 ditetapkan Rp20 miliar.
Dana tersebut direncanakan untuk penambahan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Riau Kepri Syariah dengan berpedoman pada hasil kajian Tim Penasihat Investasi Pemerintah Kota Batam.
Amsakar mengatakan seluruh rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dituangkan dalam dokumen Ranperda Perubahan APBD dan Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan bahwa fraksi-fraksi DPRD akan memberikan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna berikutnya. (*)
Editor: Alpian Tanjung
