Direspon Pemerintah Pusat, 201 Sertifikat Eks Transmigrasi Batubi Telah Diterbitkan

by -189 views
Kantor Disnakertrans Kabupaten Natuna
Kantor Disnakertrans Kabupaten Natuna
Iklan Banner

Natuna, (MetroKepri) – Tali kusut penyelesaian sertifikat Lahan Usaha 2 (LU2) di eks Transmigrasi Batubi Kecamatan Bunguran Batubi kini mulai menemukan titik terang.

Secara perlahan, Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait sudah merespon dan menerima pendataan yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna.

“Dari hasil data yang kami terima sebanyak 591 KK yang mengajukan sertifikat telah masuk ke BPN. Transmigran awal penempatan dengan KK saat ini sudah banyak perubahan karena ada yang meninggalkan tempat, relokasi, kembali ke kampung halaman dan karena pekerjaan sehingga pindah ke daerah lain. Hal ini lah yang membuat data itu tidak sinkron dari data awal yakni 1060 KK,” kata Kepala Disnakertrans Natuna, Hussyaini saat dijumpai di ruangan kerjanya, Selasa 04 Agustus 2020.

Secara umum ia menjelaskan, sebelum penerbitan sertifikat, pihaknya sudah melakukan pendataan kemudian diusulkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya, ditetapkan sebanyak 591 pengajuan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk disertifikatkan dan dapat program sertifikat gratis khusus untuk Transmigrasi.

“Kemarin pihak BPN sini sudah melakukan pengukuran tapi belum selesai semua. Ada kendala karena ada status Hutan Produksi Konversi (HPK) di LU2 seluas 1711 Ha, sehingga tertunda. Tapi alhamdullilah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menindaklanjuti lahan ini untuk diputihkan,” kata Hussyaini.

Sementara itu, Kepala Seksi Penempatan dan Pengawasan Kawasan Transmigrasi Disnakertrans Natuna Kartono mengatakan, proses pendataan dari 591 KK ini merupakan tahap pertama. Pihaknya akan selalu menunggu dan menerima data-data yang baru apabila ada masyarakat yang mengajukan sertifikat eks transmigrasi.

“Dari 591 KK yang mengurus sertifikatnya diantaranya, 581 KK mengurus sertifikat LU2, 4 KK mengurus sertifikat Lahan Pekarangan (LP) dan 6 KK mengurus sertifikat LU1. Untuk transmigran pengganti (bukan transmigran awal tapi sudah menetap disitu) akan di SK kan dan diusulkan ke BPN, BPN tidak langsung menjadikan sertifikatnya karena harus dibawa dulu ke kementerian terkait. Setelah di SK kan di Kementerian Transmigrasi selanjutnya didaftarkan ke BPN Pusat untuk mendapatkan no registrasi sertifikat. Jadi ada tahapan dan proses yang harus dilalui,” kata Kartono.

Kartono menerangkan, dari 591 KK yang mengajukan sertifikat, saat ini hanya diterbitkan 201 sertifikatnya. Hal ini terjadi karena beberapa kendala yang dihadapi saat mengurus berkas-berkas ke BPN.

“317 pengajuan berada di lahan yang sudah diputihkan, artinya tidak masuk HPK. Tadi kan yang menerima sebanyak 201 sertifikat, sisanya yang 116 lagi kenapa tidak dapat? Ini karena empat pengajuan sudah pernah terbit LP dan orangnya sudah pindah. 11 pengajuan bermasalah sesama masyarakat karena sudah jadi desa dan kecamatan, BPN tidak berani menerbitkannya karena bermasalah, 62 pengajuan belum dikasih rintisan dan patok, selebihnya belum mengisi data dan memberikan berkas formulir yang diberikan BPN untuk diisi oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, 274 pengajuan berada di HPK harus dilakukan pemutihan dulu dan pihak BPN tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun demikian, Kartono mengatakan masyarakat tidak usah khawatir karena tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menindaklanjuti hal ini.

Hussyaini menambahkan, Pemerintah Pusat sudah merespon yang menjadi kendala di daerah Natuna, kalau tidak respon, tidak ada jalan keluarnya. Respon ini bisa dilihat dari status PT Rupat dan PT SAS sudah dicabut kerjasamanya dan penyerahan asset kepada Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Pusat melalui Kementeriannya sudah respon, jadi kita juga harus respon dan aktif. Masyarakat, pihak desa, kecamatan dan dinas harus saling koordinasi kalau mau cepat, data-data harus lengkap. Ini merupakan beban sosial pemerintah daerah karena ini merupakan masyarakat kita. Selama 25 tahun masyarakat di eks Transmigrasi Batubi terkatung-katung, menuntut untuk mendapat hak nya dan selalu menemui jalan buntu dan sekarang sudah ada jalan keluarnya,” pungkas Hussyaini. (Manalu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.