Tanjungpinang, (MK) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang, Hamalis mengharapkan Pemerintah Pusat memberikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang pada tahun 2016 mendatang.
“Agar APBD tahun 2016 nanti bisa bertambah dari anggaran APBD 2015 sekitar Rp994 miliar. Oleh karena itu, Wali Kota Tanjungpinang terus berusaha melobi pusat untuk meminta anggaran DAK sekitar Rp100 miliar bisa diberikan kepada Pemko Tanjungpinang,” ujar Hamalis, Kamis (6/8).
Dikatakan Hamalis, dengan diberikannya anggaran DAK tersebut, akan berdampak terhadap segala hal, baik sektor pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang. Karena tahun 2015 ini Pemko Tanjungpinang devisit anggaran.
“Akibat devisit anggaran, maka kegiatan tiap dinas banyak dipangkas yaitu sekitar 20 persen dan dampaknya pembangunan tidak jalan dan juga pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Selain itu, Hamalis tetap optimis dengan pertumbuhan ekonomi Tanjungpinng naik pada tahun 2015 ini. Meskipun Pemerintah Pusat setiap tahun menargetkan pertumbuhan ekonomi secara nasional sekitar 7 persen.
“Bila dilihat devisit anggaran Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 ini, sangat mempengaruhi pertumbuhan disektor ekonomi. Tapi mudah – mudah pencapaian peningkatan pertumbuhan perekonomian diatas 7 persen bisa tercapai, karena kita masih ada pelaksanaan pembangunan di APBD Perubahan,” katanya.
Selain anggaran DAK yang diharapkan Pemerintah Kota Tanjungpinang, kata Hamalis, dana perimbangan juga sangat mempengaruhi di tahun 2016, baik terhadap pembangunan dan perekonomian Tanjungpinang kedepan.
“Apabila tidak ada dana tersebut, maka tahun 2016 akan lebih parah, padahal kita sudah menyusun pogram untuk tahun 2016. Kita meminta kepada Pemerintah Pusat, untuk dana perimbangan itu jangan dikurangi didaerah, karena itu harapan kita khususnya didaerah Kota Tanjungpinang selain PAD yang dihasilkan,” ucapnya.
Menurut Hamalis, pernyataan Menteri tentang memberi kebijakan kepada kepala daerah untuk memudahkan perkembangan pembangunan di daerah, juga tidak berjalan.
“Disebabkan oleh desain atau sarana listrik tidak memadai dan juga pengaruh lahan di Kota Tanjungpinang tidak ada. Sehingga dampaknya di sektor parawisata kurang maksimal untuk mendatang wisatawan luar. Bagaimana investor mau datang untuk berinvestasi, pas kejadian listrik kita mati dan mereka datang, maka mereka langsung mengatakan mundur atau tidak jadi,” katanya. (AFRIZAL)
