Natuna, (MK) – Kunjungan silaturahmi Anggota DPRD Anambas ke DPRD Natuna membuahkan hasil. DPRD Natuna dan Anambas sepakat untuk memperjuangkan hasil minyak bumi dan gas (Migas) di pusat.
Hal itu juga, hasil dari pertemuan Anggota DPRD Natuna dan Anambas di ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna pada Selasa 24 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB.
Selain itu kunjungan 13 Anggota DPRD Anambas yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Anambas Syamsil Umri disambut hangat oleh Ketua DPRD Natuna, Yusripandi dan anggota DPRD Natuna.
Kunjungan perdana para legislatif Anambas ini mendongkrak pembangunan daerahnya yang membahas dana hasil Migas dan bergandeng dengan DPRD Natuna untuk meningkatkan dana bagi hasil migas dari pusat yang merupakan salah satu penghasilan utama dari dua kabupaten ini.
“Mari kita bersama (Anambas – Natuna) untuk memperjuangkan ke pusat. Kaskus harus bisa meningkatkan pendapatan dana hasil migas,” ucap Wakil Ketua I DPRD Anambas, Syamsil.
Dikesempatan itu, Ketua DPRD Natuna Yusripandi secara langsung memberikan tanggapan dengan memberikan waktu kepada legislatif untuk masukan saran mengenai pemekaran provinsi khususnya meningkatkan dana hasil Migas untuk kedua kabupaten serta masalah aset dan tapal batas antar kabupaten.
Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Natuna, Henri FN menyampaikan, dua kubu politik Anambas dan Natuna agar bersama berjuang untuk memperjuangkan dan meningkatkan dan hasil Migas dari pusat.
“Saya sudah pernah menghadap ke komisi 7 untuk membahas dana hasil migas, namun lebih baik kalau kedua legislatif dari kedua kabupaten untuk sama memperjuangkan. Sehingga pusat bisa lebih memperhatikan dan segera membentuk tim dari kedua legislatif,” ujar Jack sapaan akrab Henri ini.
Sedangkan, terkait aset dan tapal batas laut, Kabupaten Anambas melalui Wakil Ketua II Ahmad Yani meminta agar Kabupaten Natuna dapat menghibahkan aset Ada Putera dan Puteri di Jakarta kepada Anambas, dan memantau kebijakan Gubernur untuk wilayah tersebut batas.
Selain itu, Ketua Pansus DPRD Natuna Harken mengatakan, mengenai aset Asrama di Jakarta telah selesai dan merupakan aset Natuna.
“Untuk Asrama telah clear. Aset itu sudah disahkan tahun lalu, namun kalau untuk meminta silahkan pemerintahan Anambas untuk mengajukan permintaan Asrama di Jakarta kepada pemerintahan Natuna,” ujarnya.
Masih kata Harken, mengenai untuk tapal batas merupakan wewenang dari provinsi untuk pengaturannya dan akan bersama memperhatikan kelanjutan ketentuan dibuat Gubernur Kepri.
Anambas Dan Natuna merupakan kakak dan adik, dengan bergabungnya dua kekuatan politik besar akan lebih hebat dalam hal untuk memperjuangkan tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat. (KALIT)
