Tanjungpinang, (MK) – Pada sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian Laporan Akhir Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepri terhadap LKPj Gubernur Kepri, DPRD mengusulkan untuk pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri.
Rapat paripurna yang sekaligus persetujuan DPRD Kepri menyampaikan keputusan tentang rekomendasi dan catatan strategis terhadap LKPj Gubernur Kepri tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua II, Apri Sujadi dan Wakil Ketua III, Amir Hakim Siregar.
Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kepri, di Dompak pada Selasa (19/5), turut dihadiri oleh Gubernur Kepri, Muhammad Sani dan wakilnya H. Soerya Respationo serta Sekdaprov Kepri, Robert Iwan Loriaux. Beberapa catatan DPRD untuk kinerja Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2014 yaitu untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kehutanan, Pertanian dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Biro Hukum Pemprov Kepri.
Menyangkut beberapa Dinas tersebut, DPRD Kepri berharap agar segera dilakukan evaluasi. Tidak hanya itu dalam catatannya, DPRD juga menegaskan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. Pembangunan Kepri diusulkan untuk dibubarkan.
“Karena cenderung lebih membebani keuangan daerah. Hal – hal yang menjadi catatan ini, kedepan bisa diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga apapun kinerja yang dinilai kurang, bisa lebih ditingkatkan lagi,” ujar Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Kepri, Sirajuddin Nur.
Pada kesempatan itu, selaku pimpinan sidang Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menyampaikan, adapun menyangkut beberapa catatan strategis yang disampaikan oleh Pansus LKPj.
“Telah dibahas oleh seluruh fraksi dan bisa dijadikan catatan penting oleh pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih baik kedepannya,” ucapnya. (ALPIAN TANJUNG)
