Tanjungpinang, (MK) – Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun mengatakan keterbatasan anggaran bukan dijadikan alasan untuk memperlambat pembangunan. Keterbatasan tersebut harus dimanfaatkan dengan maksimal.
“Lihat peluang, prioritaskan untuk kepentingan masyarakat,” papar Nurdin saat memimpin rapat rutin OPD di Rupatama lantai 4, Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/4/2018).
Masih kata Nurdin penggunaan e-planing pada tahun 2019 akan dilaksanakan secara menyeluruh, harus terus dikawal dan dimaksimalkan. Keterlambatan memasukan data kegiatan akan merugikan, program tidak berjalan, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi.
“Untuk itu semua OPD dituntut untuk bekerja keras,” ujar Nurdin.
Mendengar laporan terkait progres penyerapan anggaran di triwulan I ini, Nurdin mengajak semua OPD lebih semangat lagi dalam bekerja, untuk triwulan selanjutnya agar pencapaian dapat lebih tinggi lagi dari target.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H. TS Arif Fadillah mengatakan dengan rapat rutin inilah dapat terus mengcrosscheck perjalanan kegiatan kerja sudah sampai dimana.
“Terus dievaluasi agar kendala dan halangan yang ada dapat segera diatasi,” kata Arif.
Kemudian, Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi melaporkan secara ringkas review rapat Senin pekan lalu yang menyatakan bahwa target pencapaian realisasi baik keuangan maupun fisik yakni sebesar 10 persen sudah tercapai.
“Hasil tersebut mengharuskan kita untuk terus meingkatkan progres realisasi lebih tinggi lagi di triwulan selanjutnya,” ucap Aries.
Ia melanjutkan bahwa tindak lanjut pasca Musrenbang bahwa tahun 2019 mendatang semua program harus tertuang dalam e-planing. Untuk itu semua program harus sesuai dengan RPJMD, SSH juga program prioritas Gubernur.
“Diharapkan semua OPD melakukan koordinasi yang intensif agar tidak terjadi ketertinggalan,” lanjut Aries.
Aries mengatakan laporan progres kegiatan diharapkan dituangkan dalam bentuk visualisasi agar hasil terakhir yang sedang bejalan dapat dilihat lebih nyata.
Kepala Barenlitbang Naharuddin menambahkan terkait e-planing secara penuh harus segera disusun keseluruhan program masing – masing OPD.
“Tidak ada lagi kegiatan yang muncul diluar batas waktu input, sistem akan menolak yang berakibat kegiatan tersebut tidak berjalan,” katanya. (Red/ Humas)
