Natuna, (MK) – Sosialisasi Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dilaksanakan di Hotel Trend Central, menimbulkan pertanyaan bagi para peserta undangan dan perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jumat (4/5/2018) pagi.
Pasalnya, pada sosialisasi tersebut tidak dihadiri oleh salah satu Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Kepri ataupun Panwaslu Kabupaten Natuna.
Acara ini dihadiri oleh Edi Supriyanto Staff Bawaslu, anggota DPRD Natuna Wan Sofian, perwakilan partai politik, Komunitas Pemuda Natuna (Komuna), Radio Antar Penduduk Indonesia (Rapi), tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejumlah awak media.
Salah satu undangan dan juga narasumber acara sosialisasi ini, merupakan anggota DPR RI dari Komisi II, Dwi Ria Latifah memberikan paparan terhadap pandangannya tentang pengaruh negatif yang perlu diwaspadai mencegah gesekan gesekan dalam pemilu. Proses berkebangsaan itu harus beretika dalam pemilu, tidak menimbulkan anarkis dan ribut.
“Mari kita buat proses pemilu sesuai dengan yang kita harapkan dengan menilai kepribadian calon yang dipilih. Partisipasi masyarakat terhadap pemilu juga harus dilihat, bagaimana tanggapannya, apakah tidak perduli atau antusias,” papar.
Masih kata dia, Panwaslu sekarang bisa menyelesaikan administrasi pemilihan, menegur secara tertulis (mengingatkan), bisa memberikan sanksi dan mendiskualifikasi dengan bukti yang ada. Kalau dulu bisa gugat menggugat dengan rentang waktu yang panjang.
Diakhir pemaparannya, Dwi Ria mengajak semua yang hadir untuk menjaga pemilu, baik itu pemilu eksekutif maupun legislatif sesuai toleransi karena kita satu kesatuan NKRI dengan menghindari kekacauan dan adu domba.
“Calon boleh berbeda, tapi kita memilih dengan cara yang bermartabat,” ucapnya.
Pada sesi pertanyaan, Imam yang merupakan pengurus Partai PKS mempertanyakan kapasitas Dwi Ria Latifah apakah ini acara sosialisasi atau reses? Imam juga memberikan masukan kepada Panwaslu Kabupaten Natuna agar lebih bijak dan profesional dalam membuat acara, ini dikarenakan molornya waktu dan seharusnya komisioner ada pada acara ini, karena ini merupakan acara mereka.
“Kenapa salah satu komisioner tidak ada yang hadir disini,” papar Imam.
Sementara itu, salah seorang pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Wan Haris Munandar juga mempertanyakan hal yan sama. Komisioner harus ada, karena mereka nantilah yang berhubungan langsung dengan partai politik yang berada di Kabupaten Natuna. Ini terkait dengan komunikasi, koordinasi dan aturan pemilu nanti.
“Kita dikasih tas, tapi panduan materi tidak dikasih, bagaimana itu? Jadi aneh saja kita lihat, terkesan seremonial,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan yang timbul, Dwi Ria mengatakan kapasitasnya hadir pada sosialisasi ini adalah undangan sebagai narasumber. Selaku Komisi II DPR RI, Dwi Ria ditugaskan sesuai dengan dapil masing – masing untuk Bawaslu dan KPU.
“Saya diundang dari Jakarta dan ditugaskan kesini. Jadi jangan salah sangka,” ujar Dwi.
Sedangkan untuk masalah molornya waktu, Dwi Ria mengakui kesalahannya dan meminta maaf sebesar – besarnya kepada peserta yang hadir. Semua ini bukanlah faktor kesengajaan dan tidak ada niat melakukannya. Keterlambatan ini disebabkan banyaknya aktiftas dari masyarakat yang ingin berjumpa dengannya mengingat Kabupaten Natuna merupakan salah satu dapil untuknya dan wajahnya tidak asing bagi masyarakat Natuna.
Berbicara tentang tidak adanya komisioner yang tidak hadir pada saat itu, dirinya juga merasa kaget tidak ada satupun Komisioner Panwaslu Kabupaten Natuna yang hadir.
“Saya tidak bisa berkata apa – apa, kenapa Komisioner Panwaslu tidak ada dalam acara ini. Yang lebih berkompeten menjawab pengawasan pemilu nanti baik dari legislatif dan eksekutif memang komisioner. Tujuan anda datang kesini untuk dapat ilmu, jadi saya mohon maaf atas kondisi yang dianggap kurang diterima oleh seluruh peserta sosialisasi yang hadir,” katanya.
Sementara, Edi Supriyanto juga menunjukkan keheranannya pada para peserta, kenapa komisioner tidak datang. Perlu ditanya, paling tidak salah satu komisioner provinsi datang. Ini tidak datang sama sekali, baik dari provinsi maupun kabupaten. Ini akan dicek dan dikoordinasikan undangannya kenapa sampai begini.
“Sosialisasi ini sudah sepenuhnya diserahkan pelaksanaannya kepada Panwaslu Kabupaten Natuna, jangan sampai teman – teman partai politik berpikir negatif. Dari 3 komisioner Kabupaten Natuna tidak ada yang datang satupun. Nanti kita tanya teknis proses tahapan tahapan pengawasan dan telusuri apa yang sebenarnya terjadi,” imbuhnya.
Terpisahnya, Ketua Panwaslu Kabupaten Natuna, Khairur Rizal ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) terkait ketidakhadiran mereka diacara sosialisasi tersebut mengaku dikarenakan acara itu bersamaan dengan acara wajib yang diadakan provinsi untuk peningkatan kapasitas SDM Panwaslu menyongsong pemilu raya 2019 tentang penanganan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massive (TSM).
Lanjutnya, dikarenakan acara ini penanganannya secara bersama – bersama, jadi harus dipastikan setiap personal pengawas punya kemampuan dan pemahaman yang sama tentang penanganan pelanggaran yang dimaksud.
“Tentunya kami berharap semua pihak dapat memahami ini, karena sesungguhnya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas lembaga penyelenggara kita dan ini harapan semua pihak tentunya,” ucapnya.
Sementara terkait waktu pelaksanaan acara itu bisa terjadi bersamaan, Khairur Rizal mengaku hal ini dikarenakan tidak ada koordinasi dari jauh hari.
“Kami baru mengetahui acaranya 1 Mei kemarin. Sedangkan acara yang kami ikuti sekarang sudah di informasikan dari 25 April kemarin. (MANALU)
