Natuna, (MK) – Anggota DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki menilai lima pilar yang dinyatakan pemerintah pusat untuk membangun Kabupaten Natuna ternyata hanya rangkaian dusta. Bahkan program gerakan pembangunan terpadu daerah terbatas (Gerbangdutas) merupakan pengalihan pemerintahan pusat untuk Natuna.
“Pemerintah Pusat tidak konsekuensi tentang program yang telah dijanjikan kepada Kabupaten Natuna setelah kedatangan Presiden Jokowi ke Natuna pada dua tahun lalu,” papar Marzuki, Kamis (9/3/2017).
Dia mengutarakan, gerbang dutas telah dibuka di perbatasan Natuna. Pemerintah Pusat tidak komitmen untuk membangun dari lima pilar yang dijanjikan untuk Natuna dengan anggaran Rp4,7 triliun.
“Natuna dijanjikan pembangunan untuk lima pilar, diantaranya perikanan, pariwisata, jasa industry migas, lingkungan hidup dalam hal pembentukan taman laut dan pertahanan keamanan (Defence),” ujarnya.
Namun, kata dia, hal itu diperioritaskan pada pertahanan dan keamanan. Akan hal itu, Marzuki menilai, pembangunan pelabuhan terpadu di Selat Lampa terkesan tidak serius untuk mewujudkan pelabuhan terpadu. Pemerintah harus mengucurkan dana sebanyak Rp300 miliar.
“Tetapi, setelah dua tahun berlangsung, pemerintah pusat hanya baru mengucurkan dana Rp76 miliar. Untuk pelabuhan terpadu, anggarannya Rp300 miliar dikucurkan pada tahun 2015 lalu dan Rp49 miliar tahun 2016 melalui APBD Kabupaten Natuna. Dari DAK Rp19 miliar dan dari provinsi Rp8 miliar. Kalau ditotalkan baru mencapai Rp76 miliar,” tutur Marzuki.
Marzuki juga membandingkan, pembangunan pelabuhan Kapal Perang Indonesia (KRI) disamping pelabuhan terpadu bisa lebih cepat selesai dari pada pelabuhan terpadu, karena lebih serius dikerjakan.
Masih kata Marzuki, untuk pembangunan pilar lainnya terutama di bidang pariwisata, Natuna belum mendapat bukti nyata, hanya sebatas perencanaan. Meski Pemkab Natuna telah posting pembebasan lahan yang totalnya mencapai Rp28 miliar. Dari bagian itu akan diperuntukan untuk pembebasan lahan di Pulau Senoa.
Sementara, ketika rombongan Menkopolhukam, Jenderal Purnawirawan Wiranto berkunjung ke Natuna pada Rabu (8/3/2017) kemarin, Kepri mendapat jatah sebesar Rp1,6 triliun dan untuk Natuna hanya menerima Rp470 miliar. (KALIT)
