Tanjungpinang, (MK) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menyebutkan sistem pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Tanjungpinang harus diperbaiki.
“Kalau dari sisi fasilitasnya memang memadai, tapi dilihat dari pelayanannya mesti diperbaiki,” ucap Yuddy saat kunjungan kerjanya ke Tanjungpinang, Kamis (2/6).
Dia mengutarakan, kekurangan itu karena seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat dijadikan rool model nasional untuk percontohan daerah lain di Provinsi Kepri.
“Harus diperbaiki, harus mengikuti standarisasi nasional, harus mengikuti daerah terbaik dengan pelayannan di Indonesia,” ujarnya.
Dikatakannya, Kemenpan punya deputi pelayanan publik dan bekerja sama dengan Ombusman RI.
“Ombusman RI memerima pengaduan dari seluruh Indonesia terkait dengan keluhan masyarakat terhadap layanan publik dan disitukan ada laporan pengaduan layanan online. Jadi kami setiap datang ke daerah – daerah, kami lihat laporan dari Ombusman yang terkait pada pelayanan publik ini,” paparnya.
Menurut dia, bahan pengaduan itu yang menjadi masukan untuk perbaikan.
“Seperti di BP2T Kota Tanjungpinang, loketnya satu baru jadi dua. Ini harus diperhatikan betul pelayanan masyarakatnya,” katanya.
MenpanRB ini juga menargetkan, tahun 2016 ini zero complain atau tidak ada complain dari masyarakat.
“Jadi sedapat mungkin instansi pemerintah layani masyarakat sebaik – baiknya,” katanya.
Dia mengemukakan, bagi pimpinan SKPD yang sudah masa tugasnya melebihi dua tahun dan tidak memiliki prestasi, maka kepala daerah harus merotasi atau memutasikan pimpinan SKPD tersebut.
“Sekarang inikan zamannya promosi berbasis kinerja dan prestasi, jadi kepala SKPD harus kreatif dalam melayani masyarakat,” ucapnya. (RUDI PRASTIO)
