Bintan, (MetroKepri) – Sejumlah nelayan di Kabupaten Bintan merasa gerah terkait bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Barek Motor Kijang, Kabupaten Bintan terkesan dibatasi dengan alasan kuota.
Hampir satu tahun, para nelayan di Barek Motor Kijang mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak solar yang menjadi kebutuhan penting untuk melaut.
Seorang nelayan, Hery warga Kelong menduga ada oknum yang ikut terlibat dalam permainan solar subsidi. Kondisi inilah yang kemudian disebut Hery menjadi sebab utama terjadinya nelayan baik kapal besar dan kecil tak melaut.
“Seharusnya harga BBM jenis solar satu liternya Rp6.800, bisa sampai Rp9000 – 10.000 dijual per ecerannya ke nelayan-nelayan kecil,” ujar Hery, Senin (29/5/2023).
Sehingga kata Hery, ia mengaku rugi dengan harga yang tidak sesuai operasional dan pendapatan.
“Otomatis kita tidak bisa melaut, mau tidak mau kita mesti cari minyak mahal lah dari luar SPBN. Ya tentu itu yang membuat kita rugi,” ucap Hery.
Saat ditanya keluhannya, Hery telah mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Bintan untuk mencari solusinya.
“Kita juga sudah mengadukan hal ini ke DPRD Bintan, sudah beberapa kali kita yang tergabung baik nelayan kapal besar dan kecil ikut rapat dengan Komisi II,” tuturnya.
Dia berharap, baik pemerintah dan anggota dewan dapat menyelesaikan soal keluhan nelayan. Apalagi, sebut Hery, diduga ada oknum-oknum yang bermain dalam penyediaan minyak jenis solar bagi nelayan.
Nah, kecurigaan Hery ditengarai dengan stok BBM jenis solar di SPBN nelayan yang tak pernah cukup.
“Saya minta pemerintah ambil sikap dan tanggap soal oknum mafia-mafia minyak ini,” harapnya.
Hal senada disampaikan Aseng, pengusaha tangkap ikan di Kijang, Bintan. Dirinya meminta pemerintah dapat menyelesaikan persoalan bbm yang dirasakan oleh nelayan saat ini.
Sebab, lanjut Aseng soal kelangkaan bbm ini cukup membuat para nelayan memperoleh ikan di laut sangat sulit.
“Kalau dulu, kita yang memiliki kapal dengan GT dapat 10 trip melaut. Tapi, sekarang ini hanya 5 trip. Apalagi nelayan kecil,” tandasnya.
Selain bbm, Aseng juga mempermasalahkan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Hasriawady sangat menyayangkan persoalan kelangkaan bbm bagi nelayan di Kepri, khususnya Bintan.
Pria yang akrab disapa Gentong ini menyampaikan disparitas harga solar yang sangat jauh antara solar subsidi dengan non subsidi membuat potensi terjadinya penyelewengan solar subsidi sangat besar.
“Saya minta supaya aliran kuota solar untuk nelayan ini tidak bocor ke pihak yang tidak berhak,” tegas Hasriawady. (*)
Editor: Ian
