Natuna, (MK) – Tim Panja tunjangan perumahan DPRD Natuna yang terdiri dari 7 orang dan dipimpin oleh Wan Sopyan, melakukan penulusuran terkait anggaran tunjangan perumahan DPRD yang tidak dicairkan selama tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.
Diawal adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri terhadap keseluruhan Anggota DPRD Natuna pada Juni 2016 lalu dengan indikasi adanya perbuatan melanggar hukum.
Ketua Tim Panja, Wan Sopyan menyampaikan, berdasarkan keterangan dari Kejati Kepri terdapat perbuatan melanggar hukum. Namun hasil BPK hanya ada pemborosan untuk tunjangan perumahan.
“Hasil pemeriksaan BPK Tahun 2008 tidak sesuai standart untuk spek bangunan. Tahun 2012 ditemukan adanya pemborosan pembayaran tunjangan perumahan,” ujar Sopyan, Kamis (8/9).
Dia mengutarakan, saran dari BPK agar dapat menggandeng pihak kejaksaan dalam hal anggaran tunjangan perumahaan DPRD. Akan hal itu, Tim Panja telah berkordinasi dengan dinas terkait dan telah menjumpai Kejari Natuna dan Bupati untuk meminta arahan terkait tunjangan perumahan tersebut.
“Kemarin, kita dari Tim Panja telah menjumpai Kejari dan dilanjutkan Bupati Natuna. Bupati juga menyampaikan, Kejati akan SP3 (surat perintah pemberhentian perkara) bila tidak ada temuan. Kami tim panja meminta apakah tunjangan perumahan ini bisa dibayar,” ucap Sopyan.
Dia mengemukakan, saat ini tim kajian ampresial dari Batam telah mensurvei untuk nominal besar tunjangan sehingga anggaran ada ketetapan nilai dan persiapan bangunan agar 2017 sudah dapat ditempati.
“Sekarang telah disurvei dari Ampresial Indevendet dari Batam untuk besar nominal tunjangan perumahan tersebut. Saat ini pembangunan persiapan untuk perumahan, pembangunan drainase, beton bertulang dan pengadaan mobiler,” katanya.
Tim panja, kata dia, akan berjalan terus dan tidak akan dibubarkan sampai pembayaran tunjangan perumahan dibayar. (KALIT)
