Tanjungpinang, (MK) – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD – RI) Hardi S Hood menyebutkan, pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur akan menjadi prioritas pada tahun 2016 mendatang.
“Saat ini kita sedang menunggu peraturan pemerintah. Kesepakatan sudah diambil, yang belum hanya ketuk palunya saja. Tahun 2016, ini menjadi prioritas,” ucap Hardi, Senin (21/12).
Menurut dia, pemekaran Kabupaten Kundur tersebut hanya tinggal selangkah lagi. Saat ini, hanya Kepulauan Kundur yang memungkinkan akan dilakukan pemekaran.
“Sepanjang pemerintah saat ini tidak menganggap kadaluarsa, keputusan pemerintah dan DPR sebelumnya hanya kundur yang memungkinkan dilakukan pemekaran dibanding daerah – daerah lain di Kepri,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya selaku DPR RI akan terus mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah bagi daerah yang sudah menjadi keputusan untuk dimekarkan.
“Kami terus mendesak agar segera dikeluarkan peraturan pemerintah. Tapi pemerintah harus meninjau sekali lagi perkembangan akhir daerah yang akan dimekarkan itu tadi. Kalau PP itu sudah turun langsung bisa dieksekusi,” katanya.
Beberapa waktu lalu, pemekaran Kepulauan Kundur menjadi Kabupaten Administratif ini juga, sempat tertunda dan membuat masyarakat bertanya – tanya. Pasalnya sampai hari ini perkembangan pemekaran tersebut hampir tidak terdengar lagi ditengah – tengah masyarakat. (PUTRA)
