Tanjungpinang, (MK) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) mekanisme pencalonan anggota DPRD untuk pemilu 2019.
Pasalnya, pencalonan anggota DPRD tahun 2019 mendatang sedikit berbeda dengan pemilu tahun 2014 lalu, karena partai harus mengisi sistem pencalonan daring sebelum mendaftarkan secara resmi.
“Inilah perbedaan yang mendasar, termasuk soal melaporkan harta kekayaan kepada KPK,” papar Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria usai membuka bimtek yang diikuti oleh 16 partai politik yang lolos pemilu, Rabu (13/6/2018).
Robby mengutarakan parpol melalui operator harus meng – upload data caleg ke dalam silon KPU mulai dari 4 Juni hingga 4 Juli 2019.
“Dengan waktu yang terbatas terpotong masa lebaran, kita harapkan berkas berkas caleg tersebut sudah bisa diurus sekarang supaya pada saat penyerahan berkas ke KPU sudah lengkap,” ujar Robby.
Masih kata Robby, jangan sampai selama sebulan pendaftaran melalui silon, partai alpa mengunggah data data caleg tersebut. Karena ini menurut Robby juga untuk kepentingan publik. Dengan data data caleg masuk ke silon, maka warga Tanjungpinang dimana pun berada dapat mengetahui informasi mengenai caleg tersebut.
“Lebih transparan dan juga memudahkan KPU Tanjungpinang dalam memperhatikan syarat 30 persen perempuan maupun kegandaan antar parpol melalui silon,” ucapnya.
Robby mengemukakan, caleg sebaiknya dari saat ini sudah harus melengkapi syarat pencalonan sesuai dengan UU 7 tahun 2017 tentang pemilu sambil menanti PKPU pencalonan disahkan pemerintah.
“PKPU pencalonan itu lebih kepada masalah napi apakah bisa atau tidak mencalonkan. Sedangkan yang lain hampir sama dengan draf PKPU yang dibimtek kepada jajaran KPU di Indonesia,” katanya.
KPU Tanjungpinang juga membuka help desk guna melayani parpol dalam melakukan konsultasi mengenai pencalonan di pemilu 2019.
“Jika teman teman partai politik agak bingung saat mengisi silon, KPU Tanjungpinang siap melayani untuk memberi tahu caranya,” ucapnya. (Red)
