Batam, (MK) – Tindakan radikalisme atas nama agama, menciderai semangat persatuan dan kesatuan. Paham radikalisme juga menghambat kemajuan bangsa.
Hal ini disampaikan pimpinan Yayasan Hidayatullah Batam, Jamaludin Nur dalam dialog keagamaan di Pesantren Hidayatullah Batam, Rabu (28/9).
Dialog yang digagas oleh Forum Pemberdayaan Pesantren (FPP) Kepulauan Riau ini juga mengangkat tema ‘Tantangan Radikalisme dan Upaya Penanggannya’.
“Radikalisme bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi ada upaya dari tindakan – tindakan radikal untuk merubah ideologi Pancasila,” ujar Jamaludin.
Pancasila, kata dia, sudah final dan keberadaannya merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Pasang surut pemahaman akan penting tidaknya ideology Pancasila, perlu mendapatkan perhatian bersama.
“71 tahun usia kemerdekaan Indonesia, mengalami pasang surut pemahaman ideologi. Namun, bagi kita, Pancasila sudah final, dan tidak akan mengalami perubahan,” paparnya.
Dia mengutarakan, kehadiran Pancasila adalah investasi besar umat Islam, bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pesantren harus menjadi duta Pancasila.
“Kita berharap, kedepan banyak institusi dan lembaga – lembaga pemerintahan yang diisi dari lulusan pondok pesantren,” ucapnya.
Pada dialog itu juga, turut hadir narasumber yakni Wakasat Intelkam Polresta Barelang, Joko Purnawanto, Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, H. Lukman Rifai, serta dari kalangan akademisi, Dr. Said Maskur, M.Ag.
Dalam pemaparannya, Lukman Rifai mengatakan radikalisme tidak bisa hanya dikaitkan dengan kelompok agama tertentu. Setiap kelompok memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan yang radikal.
“Ada dua faktor penyebab radikalisme, yaitu faktor internal karena lemahnya pemahaman tentang agama, dan faktor exsternal karena adanya ketidakadilan dan pemerataan,” ujarnya.
Fenomena yang terjadi saat ini, kata dia, masyarakat dalam memahami tentang agama tidak lagi melalui sumber – sumber yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, masyarakat cenderung memahami tentang agama melalui ‘Google” yang keabsahannya perlu dikaji kembali.
“Dengan kemajuan teknologi, masyarakat khususnya genersi muda sudah tidak mendapatkan pengetahuan agama dari guru dan ustadz melalui instansi pendidikan maupun lembaga resmi lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan pemahaman mengenai agama, sebaiknya menggali informasi melalui guru atau ustadz,” katanya.
Sedangkan, narasumber dari Kementrian Agama Kota Batam, yang diwakili oleh Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, H. Sarbaini menyebutkan, Kementrian Agama bersama – sama Pemko Batam dan Polresta Barelang telah membuat MoU bersama pimpinan Pondok Pesantren untuk mengantisipasi munculnya jaringan radikal dan teroris di Kota Batam.
“Kementerian Agama bersama Polresta Barelang dan Pemko Batam melakukan MoU yang berisi tentang kurikulum pesantren. Diharapkan setiap pesantren mengajarkan pendidikan moral Pancasila, Deradikalisasi, Nasionalisme, ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya,” ucapnya.
Dia mengemukakan, setiap pesantren wajib mengikuti arahan dan MoU yang sudah dibuat. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi. Pesantren juga diharapkan bebas dari radikalisme, narkoba dan LGBT.
Kegiatan yang dihadiri oleh 100 peserta tersebut, diikuti oleh mahasiswa Hidayatullah Batam, organisasi Islam Batam serta beberapa kelompok majelis taqlim. (Red)
