Tanjungpinang, (MK) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri manyampaikan pendaftaran usaha/ perusahaan dari hasil pendataan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (24/05/2017).
Pada kegiatan itu juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepri yakni Asisten I Samsul Bahrum, FKPD, serta jajaran BPS Se – Provinsi Kepri.
Kepala BPS Provinsi Kepri, Panusunan Siregar menyampaikan Sensus Ekonomi tahun 2016 merupakan kegiatan yang berskala besar, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kegiatan SE 2016 lalu merupakan tahap awal dan berdasarkan hasil pendataan, diperoleh kerangka sampel usaha/ perusahaan berskala mikro dan kecil, serta direktori usaha/ perusahaan berskala menengah dan besar.
“Di tahun 2017 ini juga akan dilaksanakan kegiatan SE 2016 lanjutan yakni berupa pendataan terhadap UMK dan UMB. Pencacahan UMK akan dilakukan secara sampel, sedangkan UMB dilakukan secara lengkap sesuai dengan direktori usaha/ perusahaan berskala menengah dan besar, kemudian pencacahan ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai struktur ketenagakerjaan, struktur permodalan, struktur biaya dan produksi, prospek usaha dan lainnya,” papar Panusunan.
Dia mengutarakan, hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan distribusi usaha atau perusahaan menurut lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 65 ribu usaha atau 41,93 persen dari seluruh usaha yang ada di Provinsi Kepri.
“Kemudian diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 22,58 persen, industri pengolahan sebesar 11,94 persen dan selebihnya 23,55 persen merupakan usaha lainnya,” ujar Panusunan.
Dia mengemukakan, sebaran usaha/ perusahaan menurut kabupaten/ kota di Provinsi Kepri secara umum menunjukkan 52,37 persen terkonsentrasi di Kota Batam yaitu sebanyak 81,45 ribu usaha.
“Selanjutnya diikuti Kota Tanjungpinang sebesar 12,59 persen, Kabupaten Karimun 12,20 persen, Kabupaten Bintan sebesar 7,78 persen, Kabupaten Lingga sebesar 6,04 persen, Kabupaten Natuna sebesar 5,52 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 3,48 persen,” ucapnya. (RUDI PRASTIO)
