Bintan, (MK) – Era otonomi menuntut setiap Pemerintah Daerah (pemda) harus lebih mandiri dan kreatif dalam mencari sumber – sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sebagai sumber pemasukan kas daerah.
Bupati Bintan H. Apri Sujadi S.Sos mengatakan bahwa untuk menyikapi defisit keuangan akibat dari penurunan dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) yang terjadi setiap tahunnya, membuat seorang kepala daerah harus mampu menyusun dan menyiasati setiap program kerja yang harus dilakukan.
“Rasionalisasi program kerja perangkat daerah serta efisiensi belanja merupakan salah satu formulasi kerja yang harus dilakukan setiap tahunnya,” papar Apri, Selasa (10/4/2018).
Dia mengutarakan pada tahun 2018 komponen pendapatan daerah masih dikuasai oleh pajak daerah sebesar 73,6 persen, retribusi daerah sebesar 4,3 persen. Hasil pengelolaan kekayaan alam sebesar 5,5 persen serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 16,6 persen.
“Saat ini, kontribusi pendapatan daerah yang terbesar berasal dari sektor pajak daerah yang sumbernya masih didominasi oleh pajak hotel dan pajak restauran. Lima sektor terbesar dalam PDRB Kabupaten Bintan, kontribusi terbesar terhadap PAD terbanyak dari sektor pariwisata yaitu 51 persen total PAD,” ujarnya.
Sejumlah daerah di Indonesia, harus menyiasati penggunaan alokasi keuangan akibat kebijakan otonomi daerah, salah satunya dengan peningkatan pendapatan daerah serta efisiensi belanja daerah. Empat tahun terakhir, Kabupaten Bintan berencana untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan.
Perkembangan APBD Kabupaten Bintan juga mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebesar Rp986 miliar, naik ditahun 2018 sebesar Rp1,066 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,09 persen naik di tahun 2017 sebesar 6,01 persen. Dengan laju inflasi mencapai 3,37 persen dan realisasi investasi mencapai Rp10,4 triliun. (Red/ Humas Bintan)
