Natuna, (MK) – Serius tapi santai, begitulah suasana di kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bunguran Timur ketika dikunjungi MetroKepri.com di Jalan Ahmad Yani, Ranai, Kabupaten Natuna, Senin (07/05/2018) siang.
Di kantor itu juga, ketiga Komisioner yakni Salohot Lubis (Ketua), Dodi Alpon Manurung (Anggota), Supriyadi (Anggota) dengan empat orang staff, satu orang sekuriti dan satu orang pramusaji, sibuk dengan pekerjaannya masing – masing.
Ditengah aktifitasnya, Salohot mengatakan tahun 2018 dan tahun 2019 disebut menjadi tahun politik. Sebab, saat itu diselenggarakan pemilihan dengan tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Presiden tahun 2019.
“Dalam mengawal pelaksanaan Pemilu tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, kami dituntut harus dapat bersikap adil dan semua ini butuh kerja keras dan pengorbanan. Selain itu, kejujuran dan sikap non partisan juga harus dimiliki dan dijunjung tinggi,” paparnya.
Sambil menandatangani berkas, pria yang indentik dengan kumis ini menyampaikan dengan adanya pemilu nanti, situasi politik akan lebih dinamis, sehingga perlu dijaga bersama. Hal yang dilakukan saat ini adalah terus mengupayakan kepada Pengawas Pemilu Kelurahan dan Desa (PPKD) diwilayah kerja Panwascam Bunguran Timur agar mampu dan siap menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku.
Selain itu, Panwascam Bunguran Timur juga mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif.
Salohot berharap, agar seluruh PPKD di wilayah kerja Panwascam Bunguran Timur untuk tidak melanggar aturan yang telah ditentukan berdasarkan Undang Undang Pemilu sesuai tugas dan fungsinya, menjaga martabat dan nama baik konstitusi sebagai kelembagaan negara di tingkat kecamatan yang dilindungi Undang Undang.
“Kita berharap agar supaya penyelenggaraan pemilu terselenggara dengan baik sesuai harapan bersama,” ujarnya.
Pada Juni tahun ini, Salohot menerangkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan perubahan status Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/ kota di seluruh Indonesia dari lembaga add hoc menjadi permanen.
Perubahan status ini sudah menjadi kewajiban Bawaslu RI, sesuai perintah Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Diakhir pertemuan, Salohot mengungkapkan bahwa untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Natuna di tahun 2018 dan 2019, sekaligus mencegah terjadinya kecurangan, sinergitas antara Panwaslu dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sinergitas Panwaslu dengan masyarakat dari semua unsur menjadi harapan untuk terselenggaranya pesta demokrasi yang berkualitas.
“Perlu diingat, Pemilu saat ini kami bisa mendiskualifikasikan calon bila ada kecurangan. Jadi jangan macam – macam. Mari kita wujudkan Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat,” ucapnya. (MANALU)
