Tanjungpinang, (MK) – Tak kunjung mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kepri, puluhan warga Dompak menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Selasa (17/4/2018).
Dalam tuntutannya, para pendemo meminta kepada DPRD Kepri untuk ikut memperjuangkan nasib anak – anak warga Dompak.
“Sejak Dompak jadi pusat pemerintahan, kami orang kampung disini tidak pernah diberdayakan Pemerintah Kepri. Kami seakan – akan jadi penonton saja disini,” papar perwakilan warga, Mukhtar saat diterima Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.
Padahal, kata dia, seharusnya Pemprov Kepri bisa memperkerjakan anak – anak Dompak untuk menaikkan harkat mereka. Dengan bekerjanya mereka, anak – anak tersebut dapat melanjutkan kuliahnya.
“Kami tidak minta mereka jadi PNS, atau PTT. Cukup honorer saja. Jadi tukang sapu pun jadilah. Yang penting, mereka bisa kerja dan kuliah,” ujar Mukhtar.
Untuk itu, dia meminta agar tiap – tiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengangkat minimal satu anak Dompak. Dengan begitu, semua anak – anak mempunyai pekerjaan. Selain meminta pekerjaan, warga Dompak juga meminta Pemprov Kepri memberikan bantuan alat tangkap kepada mereka.
“Jangankan sampan, satu bubu pun kami tak dapat. Padahal pak Gubernur memberi bantuan kemana – mana, tapi melupakan kami,” ucapnya.
Mendapat keluhan ini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berjanji untuk menyampaikan langsung kepada Gubernur. Namun demikian, untuk mengangkat anak – anak Dompak tersebut menjadi honorer memerlukan proses.
“Harus diuji kemampuannya. Mungkin tidak semua, tapi yang benar – benar kompeten,” ujar Jumaga.
Sedangkan untuk keperluan nelayan berupa sampan dan alat tangkap, Jumaga berjanji untuk memperjuangkannya. Sehingga, nantinya warga Dompak akan mendapatkan peralatan nelayan yang cukup baik.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kepri Amir Hakim Siregar meminta agar warga untuk membuat permintaan tertulis. Permintaan tersebut, nantinya dapat digunakan sebagai dasar DPRD Kepri mengajukan kepada Pemprov Kepri. (Red/Pat)
