Ratusan Warga Dompak Unjukrasa di Kantor DPRD Tanjungpinang

by -349 views
Ratusan Warga Dompak saat unjukrasa di halaman Kantor DPRD Kota Tanjungpinang. Foto RUDI
Ratusan Warga Dompak saat unjukrasa di halaman Kantor DPRD Kota Tanjungpinang. Foto RUDI

Tanjungpinang, (MK) – Ratusan warga dari Kampung Nusantara dan Kampung Dompak yang tergabung dalam Forum Perjuangan masyarakat Dompak melakukan aksi unjukrasa di depan halaman Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senin, (21/3) pagi.

Unjukrasa yang dilakukan massa tersebut meminta keadilan dan perdamaian terhadap lahan yang dikuasai oleh warga Dompak. Massa juga menuntut agar DPRD Tanjungpinan untuk mengusut tuntas kasus ini, kerena warga sudah tidak aman dan seluruh warga kampung Dompak akan segera diamankan oleh oknum TNI AD dari Kodim 0315/ Bintan.

“Kami ingin para bapak – bapak anggota dewan ini dapat menyelesaikan permasalahan ini. Karena, warga kami sudah tidak aman lagi dan kedai – kedai warga yang berada dipinggir jalan Dompak, merupakan mata pencaharian kami segera di gusur oleh pihak – pihak TNI,” ujar salah seorang warga saat berorasi di halaman Kantor DPRD Kota Tanjungpinang.

‎Dia menduga, oknum – onum TNI tersebut sepertinya dimanfaatkan oleh para pengusaha – pengusaha yang ingin mengklaim tanah warga. Sementara, hak guna bangunan PT TPD yang diterbitkan oleh BPN tidak sesuai dengan fungsinya.

“Seperti yang kami ketahui, pada tahun 2012 sampai 2013 PT. Terira Pertiwi Devlopment (TPD) yang ingin menguasai tanah warga kami ini, sudah ditolak oleh pengadilan,” paparnya.

Pada aksi itu juga, salah satu perwakilan warga, Aknezius Otasoli meminta kepada anggota dewan untuk menyikapi peristiwa konflik ini serta adanya penggusuran lahan warga yang memiliki sertifikat.

“Lahan warga kami ini memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, tapi masih ada surat tanah yang sama,” kata ‎Aknezius.

Menanggapi permintaan masyarakat, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga akan mengkonfirmasi kepada pihak – pihak terkait.

“Dalam satu minggu ini dilengkapi dokumen dan berkas – berkas terkait persoalan sengketa tanah ini,” ujarnya.

Minggu depan, kata dia, DPRD Kota Tanjungpinang akan mengadakan rapat dengan pihak terkait, seperti pihak perusahaan, pihak BPN dan pemerintah.

“Semua persoalan ini, kita akan konfimasi dulu dan seperti apa yang terjadi. Negara ini negara hukum, mereka harus dapat membuktikan bukti kepemilikan lahan tersebut. Baik dari masyarakat dan pihak perusahaan,” ucapnya. (RUDI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.