Tanjungpinang, (MetroKepri) – Menjelang berakhirnya masa jabatan Rahma – Endang Abdullah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 21 September 2023 mendatang, saat ini mencuat sejumlah nama ke publik terkait usulan Penjabat Walikota Tanjungpinang.
Tiga nama usulan Gubernur Kepri yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Hasan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Muhammad Ikhsan, dan Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Azwandi.
Berbeda dengan versi pimpinan DPRD Tanjungpinang, terdapat nama Hendri Kadis DLH dan Kehutanan, Martin Maromon Setwan DPRD Kepri, dan Hasan Kadis Kominfo Kepri. Kelima kandidat ini merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kepri.
Meski demikian, nama-nama tersebut masih berpotensi terdepak dari seleksi di tingkat pemerintah pusat sebelum akhirnya disetujui Presiden Joko Widodo.
Hal ini karena aturan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Walikota dan Penjabat Bupati. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa usulan Penjabat Walikota tidak hanya diusulkan Gubernur hingga Pimpinan DPRD, melainkan ada peran Menteri dalam upaya mengusulkan tiga nama sebagai pertimbangan dari pusat.
Pengamat Kebijakan Publik Dr. Alfiandri S.Sos,M.Si menegaskan dalam Permendagri tersebut pembahasan usulan tiga nama yang diusulkan Gubernur hingga pimpinan DPRD juga melibatkan Kementerian atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian.
Diantaranya, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara, dan kementerian/ lembaga lain sesuai kebutuhan.
“Jadi bisa saja nama-nama yang diusulkan saat ini dari daerah, terseleksi oleh jajaran Pemerintah Pusat, Kementerian Lembaga. Bisa saja Mendagri punya jagoan tiga nama lainnya dari utusan pusat,” papar Alfiandri, kepada media ini, Jumat (11/08/2023).
Alfiandri juga menyebutkan jabatan Kepala Daerah ditengah kontestasi menjelang Pemilu 2024 mendatang memiliki arti yang sangat strategi, mulai dari nasional hingga kedaerahan.
“Siapa yang terpilih, maka tokoh itulah yang memang memiliki kriteria kapabilitas dan integritas ASN,” ujarnya.
Dosen UMRAH Tanjungpinang ini juga membeberkan kriteria khusus lainnya yang sangat mengikat untuk memilih siapa sosok Penjabat Walikota yang ideal sesuai aturan.
Seperti disebutkan dalam Pasal 3, memilih sosok Penjabat Walikota wajib mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan
pemerintahan sekurang-kurangnya menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah, penilaian kinerja pegawai selama 3 tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
“Pasal 3 inilah yang mengikat peran serta Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara, dan kementerian/ lembaga lain. Karena jabatan kepala daerah itu bukan beban atau amanah yang bisa dianggap sembarangan,” ucapnya.
Ia mencontohkan fenomena usulan yang tidak sama dengan kehendak pemerintah pusat ini pernah dialami di Pemprov Riau. Padahal usulan daerah belum tentu yang ditetapkan oleh Kemendagri.
“Nah inilah fenomena yang terjadi, dan perlu dicermati oleh Kepri,” katanya. (*)
Penulis: Ian
Editor : Redaksi
