Wawako Imbau Kepsek Tingkatkan Sekolah Ramah Anak

by -59 views
Wawako Tanjungpinang Rahma didampingi Kepala DP3APM Raja Khairani saat kegiatan Evaluasi SRA
Wawako Tanjungpinang Rahma didampingi Kepala DP3APM Raja Khairani saat kegiatan Evaluasi SRA
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Wakil Walikota Tanjungpinang Rahma mengimbau agar meningkatkan jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Tanjungpinang.

Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin rapat Evaluasi SRA yang diprakarsai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang dihadapan ratusan kepala sekolah tingkat SLTP/MTS, SD/MIN/MIS, TK,KB/RA se-Kota Tanjungpinang di aula kantor Walikota di Senggarang, Kamis (13/02/2020).

Rahma mengatakan, bahwa masih banyak ditemukan permasalahan anak di sekolah. Sungguh pun demikian, diharapkan Kepala Sekolah (Kepsek) tidak boleh mengeluarkan anak dari sekolah, apalagi karena hukuman yang diberikan mengakibatkan anak putus sekolah.

Ia juga mengajak agar yang hadir punya komitmen yang kuat untuk menjadikan sekolahnya sebagai SRA, dimana anak dapat melanjutkan pendidikan dengan rasa aman dan nyaman.

“Guru tidak menjadi pemimpin, tapi gurulah yang menciptakan muridnya menjadi para pemimpin,” sebut Rahma.

Untuk itu, Ia mengajak agar guru memberikan teladan yang baik kepada anak didik.

“Saat ini, masih ada sekolah yang belum memiliki guru BK dengan latar belakang pendidikan BK ataupun psikologi, maka kedepannya akan dilaksanakan pelatihan untuk guru yang menangani masalah anak di sekolah,” ungkapnya.

Dikesempatan itu, Kepala Dinas DP3APM Raja Khairani menjelaskan, bahwa masih ditemukan anak yang mengalami pelecehan seksual, bahkan ada anak yang putus sekolah tanpa ada alasan yang jelas.

Selain itu kata Khairani, juga ada yang mengalami masalah dalam keluarga yang berimbas pada kenakalan remaja, bergabung dengan geng motor, bullying, mengalami efek negatif penggunaan gadget dan merokok.

“Di sinilah peran guru BK disekolah perlu lebih dioptimalkan lagi,” ucap mantan Kasatpol PP Kota Tanjungpinang ini.

Lebih lanjut dipaparkannya, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak, serta meminimalisir masalah tersebut, DP3APM sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui tim konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) tentang pencegahan pernikahan usia anak, bullying, bahaya gadget, etika dan lainnya.

Selain itu, juga memberikan pembinaan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berada di tiap kelurahan, sehingga apabila ada permasalahan anak di tingkat kelurahan tim PATBM akan turun bersama mencarikan solusinya.

“Disamping itu juga ada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menangani anak bermasalah,” kata Khairani.

Khairani juga menambahkan, DP3APM juga sudah membentuk forum Anak baik tingkat Kota maupun kelurahan yang telah menjalankan fungsi sebagai pelopor dan pelapor.

“Fungsi Pelopor forum anak dapat mengembangkan inovasi, sebagai konselor teman sebaya dan turut serta menyampaikan aspirasi melalui musrenbang agar dapat mempercepat kemajuan pembangun di daerah ini,” terangnya.

“Sedangkan pelapor, forum anak dapat melaporkan kepada instansi terkait bila ditemukan permasahan anak di lingkungan pendidikan maupun lingkungan tempat tinggalnya,” tambahnya lagi menjelaskan.

Diketahui, berbagai kegiatan sudah dilaksanakan forum anak Kota Tanjungpinang, diantaranya sosialisasi ke sekolah, memberikan bantuan sembako kepada kaum Du’afa, memperkenalkan permainan anak tradisional di pusat taman bermain anak, turut serta Musrenbang, memberikan bantuan untuk korban Waimena, korban banjir, sahur on the road, dan lainnya.

Sementara itu, kabid Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kepri Elvi menuturkan, untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah ramah anak harus ada komitmen yang kuat antara orangtua, anak, dan guru.

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak yang baru, guru takut memberikan hukuman kepada anak, takut disalahkan dan dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Seharusnya tidak perlu ditakuti, dengan menjadikan sekolah sebagai sekolah ramah anak guru tidak akan mengalami hal tersebut, sebelumnya harus ada kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu sanksi apa yang diberikan kepada anak bila ia melakukan kesalahan, namun bukan dalam bentuk kekerasan, akan tetapi sanksi edukasi tanpa menyakiti.

“Apabila ada kesalahan, maka sanksi diberikan dan orang tua tidak boleh lagi memprotes, karna sudah ada komitmen yang harus dipatuhi bersama,” pungkas Elvi. (*)

Penulis: Novendra/DP3APM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.