Tanjungpinang, (MK) – Meski menerima Wajar Tanpa Pengecualian, (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk tidak berpuas diri. Pemprov Kepri diminta agar focus kepada masyarakat.
“Pertumbuhan angka – angka biasanya tidak sama dengan lompatan kesejahteraan di masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengawali pidato pembukaannya dalam rapat paripurna laporan akhir pansus laporan keuangan Pemprov, di Dompak, Rabu (15/6).
Dia menyampaikan, dalam kenyataannya pergerakan angka – angka keuangan yang dilaporkan biasanya hanya menunjukkan pergerakan di kaum elit saja. Maka dari itu, sering kali pertumbuhan ekonomi meroket, tapi tidak menyentuh masyarakat miskin.
“Maka, kami meminta Gubernur Kepri untuk fokus tidak hanya di laporan keuangan, tapi realisasi di lapangan,” papar Jumaga.
Ditempat yang sama, juru bicara pansus Syarifah Elvizana mengatakan, DPRD Kepri menerima hasil laporan keuangan hasil audit BPK. Namun, DPRD memberikan beberapa catatan atas hasil audit dimana yang tahun lalu menjadi temuan, seharusnya permasalahan yang sama tidak terulang lagi apabila pengawasan berjalan dengan baik.
“Untuk itu, inspektorat harus lebih aktida dalam mengawal progres penyelesaian tiap – tiap hasil temuan BPK,” kata Syarifah.
Tak hanya itu, DPRD juga memberikan catatan tebal untuk manajamen kas daerah yang tidak memadai. Dimana pengelolaan persediaan barang yang akan dihibahkan kepada pemerintah belum sesuai ketentuan.
Terakhir, jembatan Dompak juga disoroti DPRD Kepri. “Meski tidak dijadikan sampling BPK RI, namun komisi tiga meminta agar menindaklanjuti untuk melakukan audit efisiensi biaya dan audit kualitas konstruksi,” tegasnya.
Menanggapi Ketua DPRD Jumaga dan Pansus DPRD, Gubernur Kepri berjanji untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Rekomendasi ini akan dijadikan catatan agar kedepan penyelenggaraan pemerintahan lebih baik lagi,” ucap Nurdin.
Gubernur juga mengucap terimakasih kepada DPRD yang dapat melihat kelemahan Pemerintah Kepri.
“Kelemahan – kelemahan ini akan segera diperbaiki agar kedepan pelaksanaan pemerintahan akan lebih baik lagi,” katanya. (Red)
