Tanjungpinang, (MetroKepri) – Aktivitas pemanfaatan kawasan perairan laut di Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, yang diduga mengalami perubahan fungsi dari bekas kios minyak A3 menjadi bengkel kapal sekaligus lokasi tambat ferry, mendapat sorotan Ketua LSM Cindai Tanjungpinang, Samiun.
Samiun, mendesak instansi terkait segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas aktivitas tersebut. Ia meminta jangan sampai pemanfaatan ruang laut berlangsung tanpa kejelasan perizinan dan pengawasan dari pihak berwenang.
Menurutnya, setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut wajib memenuhi ketentuan perizinan serta kesesuaian tata ruang yang berlaku.
“Jangan sampai ada aktivitas pemanfaatan ruang laut yang berjalan tanpa kejelasan izin. Kami meminta KKP segera turun melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas Samiun, kepada media ini, Selasa (17/11/2026).
Samiun, juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta instansi terkait lainnya melakukan pemeriksaan.
“Jangan sampai masing-masing instansi hanya menyebut kewenangannya, sementara aktivitas di lapangan terus berjalan tanpa ada kepastian. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau menegaskan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sekretaris DKP Kepri, La Ode M. Faisal, menjelaskan pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Namun, DKP Kepri memberikan informasi mengenai alokasi ruang laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kepada pemohon.
“Cukup banyak permintaan informasi yang kami terima. Prinsipnya, setiap permintaan yang masuk wajib kami informasikan. Namun, izinnya diterbitkan oleh KKP berdasarkan kesesuaian zonanya,” jelas La Ode M. Faisal kepada media ini, Minggu (15/11/2026).
Meski demikian, La Ode belum memberikan penjelasan lebih lanjut ketika dikonfirmasi mengenai ada atau tidaknya permohonan informasi alokasi ruang laut untuk pemanfaatan kawasan bekas kios minyak A3 tersebut, khususnya terkait perubahan fungsi menjadi bengkel kapal dan lokasi tambat ferry di perairan Kampung Bugis.
Sebelumnya, pihak Kecamatan Tanjungpinang Kota mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait aktivitas usaha di lokasi tersebut.
Camat Tanjungpinang Kota, Iwan, menegaskan pihak kecamatan sejauh ini tidak pernah menerbitkan rekomendasi terkait aktivitas bengkel maupun tambat kapal ferry di lokasi bekas kios minyak A3 yang berada di sekitar perairan Kampung Bugis.
“Sepengetahuan saya, kecamatan enggak pernah keluarkan rekom dengan aktivitas tersebut,” ujar Iwan, Jumat (13/11/2026).
Namun, ketika ditanya apakah pihak pengusaha atau perusahaan pengelola pernah menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan fungsi bangunan dan aktivitas tambat kapal kepada pihak kecamatan, Iwan belum memberikan penjelasan.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang, Boby Wira Satria, menyebutkan bahwa pengurusan perizinan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sedangkan untuk pengawasan aktivitas kepelabuhanan dan tambat kapal, menurutnya, berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Pengawasan KSOP,” ucap Boby singkat. (*)
Penulis: Alpian Tanjung
