Natuna, (MetroKepri) – Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Kamis 13 Desember 2018.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Drs. H. Nurdin Basirun S.Sos,M.Si menyampaikan kehadiran Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal pada kegiatan Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah absen dalam kegiatan apapun untuk kemajuan daerah Provinsi Kepri.
Untuk itu, Gubernur mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan.
Gubernur berharap, belanja pemerintah yang tertuang dalam DIPA 2019 dapat memacu pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan dasar publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan di Provinsi Kepri pada umumnya.
Kepada seluruh aparatur pengelolaan keuangan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur menghimbau agar dalam pengelolaannya dapat diselenggarakan secara amanah dan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Nurdin juga mengingatkan kembali arahan Presiden Jokowi pada momentum penyerahan DIPA 2 hari lalu. Arahan yang pertama, persiapkan dengan baik program – program untuk 2019, sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2019. Artinya, persiapan lelang harus dilakukan lebih awal, manfaatkan e – procurement, e – catalog di LKPP.
Yang kedua, Presiden meminta harus dipastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas – luasnya bagi masyarakat. Artinya, fokus pada outcome bukan sekadar output. Alokasi betul – betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan – kegiatan pendukung.
Yang ketiga, Presiden Jokowi meminta untuk dipastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. Artinya, pantau terus kegiatan dan anggaran secara berkala, bulanan maupun triwulan.
Yang keempat, pastikan setiap Rupiah dari APBN 2019 ini betul – betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan ada yang bermain – main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, jangan ada perbuatan – perbuatan menyimpang yang lainnya. Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern, betul – betul pastikan APBN ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa. (Manalu/ Rilis)
