Tanjungpinang, (MK) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri mendesak Pemprov Kepri agar segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan (LPP) APBD tahun 2016.
Akan hal itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berharap laporan tersebut agar dapat segera selesai.
“LPP kalau bisa diserahkan sebelum lebaran. Jadi kita bisa tahu Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) nya,” papar Jumaga di ruang rapat, Senin (12/7/2017).
Dengan begitu, Pemprov Kepri dapat mempercepat pembahasan APBD Perubahan tahun 2017.
“Karena, kemarin Pemprov berjanji Juli APBD – P sudah diketok (disahkan),” ujar Jumaga.
Percepatan pembahasan ini sendiri bukan tanpa alasan. DPRD tidak ingin pembahasan hingga pengesahan APBD terlambat seperti tahun lalu.
“Sebab, dengan lambatnya APBD dan APBD – P disahkan, akan menyebabkan terlambat pula pembangunan dan pengalokasian APBD,” ucap Jumaga.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kepri Naharuddin berjanji untuk segera menindaklanjuti pembahasan LPP APBDP tersebut. Sebab, pihaknya juga akan menganggarkan belanja tambahan.
“Misalnya belanja sertifikasi guru yang belum dimasukkan dalam belanja,” kata Nahar.
Untuk postur APBD-P sendiri, diperkirakan akan mengalami penurunan. Sebab, hasil Silpa diperkirakan menurun. Namun demikian, sektor penerimaan lain masih diharapkan dapat meningkat khususnya disektor – sector penerimaan baru. (Red/Pat)
